KEDIRI – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kediri. Dukungan tersebut diwujudkan melalui sinergi bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat sarana ekonomi masyarakat desa sekitar kawasan hutan.
Hingga kini, progres pengajuan penggunaan lahan kawasan hutan untuk pembangunan gerai KDMP menunjukkan perkembangan signifikan. Setelah Bupati Kediri mengusulkan pemanfaatan lahan untuk dua desa di Kecamatan Puncu, Perhutani segera menindaklanjuti dengan menurunkan tim dari Departemen Perencanaan Malang dan PHW III Jombang untuk melakukan kajian teknis di lapangan.
Proses pemeriksaan dan verifikasi telah dilakukan secara menyeluruh, meliputi pengukuran, pengecekan aspek legalitas, teknis, ekologi, serta kondisi fisik kawasan hutan yang diajukan. Saat ini, dokumen tersebut tengah memasuki tahap Pertimbangan Teknis di Kantor Pusat Perhutani sebelum diteruskan ke Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan persetujuan resmi.
Perhutani memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis, sementara keputusan akhir terkait izin penggunaan kawasan hutan sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kehutanan.
Administratur Perhutani KPH Kediri, Miswanto S.Hut., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap program nasional tersebut. Ia memastikan koordinasi terus dilakukan secara intensif dengan Departemen Perencanaan Perhutani Malang, Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Direksi Perhutani di Jakarta, Kementerian Kehutanan, serta pihak terkait lainnya agar proses administrasi berjalan sesuai target.
“Fokus kami memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan regulasi Kementerian Kehutanan, karena lahan yang dimohonkan merupakan kawasan hutan negara,” ujar Miswanto.
Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari sinergi lintas sektor agar pemanfaatan kawasan hutan untuk KDMP tetap memenuhi aspek legalitas sekaligus menjaga kelestarian fungsi hutan.
Tak hanya dua desa di Kecamatan Puncu, Perhutani juga telah menerima usulan tambahan untuk dua desa lainnya di Kecamatan Mojo dan Semen. Usulan tersebut telah dikoordinasikan dengan Tim Kajian Teknis untuk segera dilakukan peninjauan lapangan sebagai bagian dari percepatan proses legalitas.
Kolaborasi juga melibatkan Kodim 0809/Kediri yang berperan aktif mengawal pelaksanaan program di lapangan. Komandan Kodim 0809/Kediri, Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektoral dalam memastikan keberhasilan program tersebut.
“Sinergi antara Perhutani, TNI, dan Pemerintah Kabupaten menjadi kunci dalam mewujudkan pusat ekonomi desa yang kuat melalui Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.
Dukungan terhadap pendirian KDMP juga datang dari pemerintah desa dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kepala Desa Manggis, Ratna Pinawati, mengungkapkan rasa syukur atas perkembangan positif yang terjadi setelah berbagai informasi yang beredar sebelumnya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
“Kami bersyukur dan berharap KDMP segera berdiri sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi desa. Terima kasih kepada Bapak Dandim, Bapak Administratur Perhutani, dan Ketua LMDH atas dukungan yang diberikan,” ujar Pina, sapaan akrabnya.
Ketua LMDH Adil Sejahtera, Sudarno, juga menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia berharap kehadiran KDMP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar hutan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi desa.
Dengan kolaborasi yang solid antara Perhutani, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kediri diharapkan segera terealisasi dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi desa, program ini juga diharapkan turut menopang upaya swasembada pangan di wilayah Kabupaten Kediri.
