KEDIRI – Fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) kini semakin luas. Jika selama ini identik dengan penimbangan balita, imunisasi, serta pemantauan kesehatan ibu dan anak, Posyandu kini didorong menjadi pusat pelayanan sekaligus pengaduan masyarakat yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Transformasi tersebut membuat Posyandu memiliki peran lebih strategis dalam membantu masyarakat mengakses pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial.
Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi baru tersebut, Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur menggelar pembinaan kader sekaligus menyalurkan bantuan bahan makanan tambahan bagi keluarga yang memiliki balita di Kantor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jumat (13/11).
Kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin, bersama jajaran pengurus. Hadir pula Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Indun Munawaroh, Ketua TP PKK Kota Kediri Ning Faiqoh Azizah Muhammad, serta anggota DPRD Kota Kediri Andayani Nurhidayati.
Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, pengurus TP Posyandu tingkat kecamatan dan kelurahan, serta kader Posyandu se-Kota Kediri turut mengikuti kegiatan tersebut.
Arumi Bachsin menjelaskan, kunjungan ke Kota Kediri membawa dua agenda utama. Pertama, memberikan pembinaan kepada kader agar memahami implementasi enam bidang SPM. Kedua, menyalurkan bahan makanan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi balita.
Menurut Arumi, perluasan fungsi Posyandu harus diikuti peningkatan pemahaman kader. Sebab, mereka kini tidak hanya berhadapan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga dituntut mampu mengenali dan menyampaikan berbagai kebutuhan pelayanan dasar yang dihadapi masyarakat.
Sebagai contoh, warga yang menemukan persoalan rumah tidak layak huni dapat menyampaikan laporan melalui pelayanan Posyandu pada bidang perumahan rakyat. Begitu pula persoalan lain yang berkaitan dengan enam sektor SPM.
“Posyandu sekarang dijadikan tempat atau pusat pelaporan masyarakat, baik untuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, maupun bidang sosial. Termasuk melaporkan desil dan sebagainya,” jelas Arumi.
Meski demikian, Arumi menekankan bahwa transformasi tersebut harus dibarengi dukungan lintas sektor. OPD terkait perlu mengambil peran sesuai bidang masing-masing agar kader mendapatkan pendampingan dan memiliki jalur koordinasi yang jelas.
Dengan demikian, bertambahnya tanggung jawab Posyandu tidak semata-mata menjadi beban tambahan bagi kader, tetapi juga didukung sistem pelayanan yang terintegrasi.
Salurkan 9.750 Paket Makanan Tambahan Sepanjang 2026
Di tengah perluasan fungsi Posyandu, pencegahan stunting tetap menjadi perhatian utama. Pemenuhan gizi ibu dan anak dinilai membutuhkan pendampingan berkelanjutan, termasuk melalui pemberian makanan tambahan bagi keluarga yang memiliki balita.
Dalam rangkaian roadshow di 30 kabupaten/kota di Jawa Timur sepanjang 2026, Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur menyalurkan total 9.750 paket bahan makanan tambahan.
Setiap lokasi mendapatkan rata-rata 300 hingga 350 paket berisi sejumlah bahan pangan, seperti ayam, telur, beras, minyak, dan kacang hijau.
Arumi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan gizi keluarga, khususnya anak usia balita. Meski prevalensi stunting di Jawa Timur telah mencapai target sejak 2024 dan berada pada posisi kedua terendah secara nasional dengan angka 14,7 persen, pengawasan tetap harus dilakukan.
“Namun, tetap membutuhkan pengawalan secara berkelanjutan. Karena itu, kami merasa penting menghadirkan kegiatan booster melalui pemberian makanan tambahan,” ujarnya.
Ia berharap, bantuan pangan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh keluarga penerima. Selain membantu pemenuhan gizi, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan memantau tumbuh kembang anak.
Stunting Kediri Turun Jadi 4,4 Persen
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap penguatan Posyandu dan percepatan penurunan stunting di Kota Kediri.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.
“Kehadiran Ibu Ketua TP Posyandu Provinsi Jawa Timur beserta jajaran menjadi motivasi dan penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting,” ungkap Qowimuddin.
Ia menegaskan, persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sektor kesehatan. Ada sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari kecukupan gizi, pola asuh anak, sanitasi, ketahanan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar program intervensi benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif di Kota Kediri. Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM), prevalensi stunting tercatat mengalami penurunan dari 7,1 persen pada 2022 menjadi 4,4 persen pada semester I 2026.
Capaian tersebut menjadi indikator positif dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Namun, pemerintah daerah tetap perlu menjaga konsistensi pemantauan agar penurunan angka stunting dapat terus dipertahankan.
Salah satu strategi yang kini diperkuat adalah mengoptimalkan 307 Posyandu yang tersebar di Kota Kediri. Seluruh Posyandu tersebut didorong agar mampu bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat sesuai enam bidang SPM.
Penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kader, koordinasi lintas sektor, serta penyediaan dukungan sarana dan prasarana.
“Saat ini, Pemerintah Kota Kediri juga terus mendorong optimalisasi 307 Posyandu yang ada agar dapat bertransformasi dan memberikan pelayanan sesuai enam bidang SPM,” tutur Qowimuddin.
Dengan penguatan tersebut, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pemantauan berat dan tinggi badan anak. Kader juga diharapkan mampu mengenali faktor risiko stunting, memberikan edukasi tentang pola asuh dan pemenuhan gizi, serta mengajak keluarga rutin memanfaatkan layanan kesehatan.
Qowimuddin turut mengajak seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan, kader, TP Posyandu, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga sinergi dalam penanganan stunting.
Menurutnya, pendampingan harus dilakukan secara konsisten agar ibu hamil, bayi, dan balita, terutama yang berasal dari keluarga berisiko, tidak luput dari perhatian.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, transformasi Posyandu di Kota Kediri diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, mudah dijangkau, dan sesuai kebutuhan warga.
Penguatan enam bidang SPM yang berjalan beriringan dengan program pemenuhan gizi balita menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Jurnalis: Anisa Fadila
