KEDIRI — Penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan petugas di lapangan. Kesiapan masyarakat, termasuk relawan dan kalangan santri, dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat respons saat keadaan darurat terjadi.
Penguatan peran tersebut menjadi salah satu fokus dalam Sosialisasi Relawan dan Santri Peduli Bencana untuk meningkatkan kapasitas di bidang logistik dan peralatan penanganan bencana. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Joyoboyo, Balai Kota Kediri, Selasa (20/10).
Anggota Komisi VIII DPR RI, KH An’im Falachuddin Mahrus, menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Relawan, santri, dan pondok pesantren dinilai memiliki potensi besar untuk membantu penanganan awal sekaligus meningkatkan kesadaran kebencanaan di lingkungan sekitar.
Menurut pria yang akrab disapa Gus An’im tersebut, edukasi kebencanaan perlu dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Masyarakat harus memahami bahwa tindakan yang mengabaikan kelestarian lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan dan melakukan pembangunan di kawasan yang tidak semestinya, dapat meningkatkan risiko bencana maupun memperbesar dampaknya.
“Kita tidak bisa membebankan penanganan bencana hanya kepada pemerintah. Kita juga harus menggugah kesadaran masyarakat bahwa apa yang dilakukan pasti akan menimbulkan akibat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kesadaran terhadap risiko perlu diikuti dengan pelatihan yang memadai. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui ancaman di wilayahnya, tetapi juga memahami tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
Relawan dan santri diharapkan mampu mengambil peran sesuai kapasitas dan keterampilan yang dimiliki. Selain membantu pertolongan awal, mereka juga dapat menjadi penggerak edukasi kebencanaan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pondok pesantren.
Bagi Kota Kediri yang dikenal sebagai Kota Santri, keterlibatan pesantren dinilai menjadi potensi tersendiri dalam membangun budaya kesiapsiagaan. Gus An’im berharap kepedulian santri terhadap keselamatan masyarakat dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata ketika dibutuhkan.
“Tenaga santri yang ikhlas dan doanya, insyaallah, menjadi keistimewaan tersendiri. Santri harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat sekitar,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo tersebut.
Peralatan darurat perlu mendapat perhatian
Selain kesiapan sumber daya manusia, Gus An’im menyoroti pentingnya ketersediaan peralatan penanggulangan bencana. Inventarisasi sarana milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah lama digunakan perlu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pembaruan secara lebih terukur.
Sebagai mitra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Komisi VIII DPR RI turut mendorong agar kebutuhan peralatan disampaikan berdasarkan kondisi lapangan dan tingkat urgensinya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang cepat antara pemerintah daerah dan BNPB ketika bencana terjadi. Informasi mengenai lokasi kejadian, kondisi wilayah, serta kebutuhan masyarakat terdampak menjadi dasar untuk melakukan asesmen dan menentukan bentuk bantuan yang tepat.
Koordinasi tersebut diharapkan mampu mendukung penanganan yang lebih efektif, baik pada tahap kesiapsiagaan maupun ketika situasi darurat berlangsung.
Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Bambang S. Putra sependapat bahwa kesiapan menghadapi bencana harus dibangun melalui pengetahuan, keterampilan, dan latihan yang berkelanjutan.
Menurut Bambang, relawan, santri, dan pondok pesantren merupakan potensi yang dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Namun, potensi itu perlu didukung pembinaan agar setiap pihak memahami peran dan batas kemampuannya ketika melakukan penanganan awal.
“Pelatihan seperti ini menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan bencana. Penanggulangan bencana juga bisa menjadi ladang pahala,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat yang dibangun melalui pelatihan dan pendampingan dapat membantu memperkuat kemandirian dalam menghadapi ancaman bencana.
“Ini merupakan potensi kekuatan yang luar biasa untuk memastikan ancaman bencana dapat diatasi secara mandiri,” ungkapnya.
Bambang juga mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan darurat tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel dan ketersediaan bantuan. Pengelolaan logistik yang tertib menjadi unsur penting agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
“Dalam penanganan darurat bencana, tanpa pengelolaan logistik yang baik, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tepat waktu, penanganan darurat bencana tentunya tidak akan memberikan hasil yang baik sesuai harapan kita,” tegasnya.
Pemkot Kediri dorong kewaspadaan sejak dini
Pemerintah Kota Kediri juga menempatkan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sebagai bagian penting dari upaya mengurangi risiko bencana.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan, masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai potensi ancaman di lingkungan masing-masing. Edukasi dan pelatihan diharapkan membuat warga lebih waspada serta mampu melakukan antisipasi sebelum keadaan darurat terjadi.
“Ini kita upayakan agar kesadaran masyarakat terkait bencana bisa meningkat, sehingga masyarakat jauh-jauh hari sudah mengetahui potensi ancaman, khususnya yang ada di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Vinanda menekankan bahwa kewaspadaan dapat dibangun dengan membiasakan diri mengenali kondisi lingkungan. Hal ini termasuk memperhatikan situasi saat hujan lebat dan memahami potensi ancaman di wilayah tempat tinggal.
Pengetahuan tersebut juga perlu dibagikan kepada anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada petugas ketika bencana terjadi, tetapi turut menjadi tanggung jawab bersama.
BPBD inventarisasi kendaraan dan peralatan
Dari sisi operasional, BPBD Kota Kediri mulai mengidentifikasi kebutuhan sarana yang perlu diperbarui untuk mendukung penanganan bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri Joko Arianto mengatakan, inventarisasi diperlukan agar usulan bantuan kepada BNPB sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Jadi, kita akan menginventarisasi kebutuhan peralatan untuk kemudian diajukan ke BNPB,” ujarnya.
Joko menyebut kendaraan operasional menjadi salah satu sarana yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, sejumlah peralatan pendukung juga masuk dalam kebutuhan pembaruan, di antaranya gergaji mesin atau chainsaw, perahu, dan mesin perahu.
Pengajuan bantuan akan disusun berdasarkan hasil inventarisasi dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kebutuhan operasional. Langkah tersebut diharapkan membantu BPBD menetapkan prioritas pembaruan peralatan secara lebih tepat.
Penguatan kesiapsiagaan di Kota Kediri pada akhirnya membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan, yakni masyarakat yang memahami risiko dan memiliki keterampilan dasar menghadapi keadaan darurat, serta peralatan yang mendukung respons di lapangan.
Sinergi pemerintah daerah, BNPB, DPR RI, relawan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya mitigasi serta mengurangi risiko dan dampak bencana, terutama ancaman terhadap keselamatan jiwa.
Jurnalis: Anisa Fadila
