KEDIRI – Kota Kediri tengah menghadapi ancaman serius sampah yang kian nyata. Dengan produksi sampah harian mencapai 180 ton, dan mayoritas 140 hingga 150 ton langsung dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sistem pengelolaan saat ini mulai kewalahan.
Apalagi, TPA 1 dan 3 telah ditutup akibat proyek tol, sementara TPA 2 akan mencapai akhir masa pakainya pada 2025. Situasi ini menandakan bahwa kota sedang berdiri di ambang darurat lingkungan.
Meski metode sanitary landfill masih diandalkan, pendekatan ini tak lagi cukup. TPA yang makin sesak bukan hanya soal kapasitas, tapi juga risiko lingkungan—mulai dari bau menyengat, pencemaran, hingga potensi kebakaran di musim kemarau. Pemerintah Kota Kediri tak menutup mata, namun solusi yang disiapkan perlu diuji ketepatannya.
Melalui pernyataan Imam Muttakin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP), Pemkot mengklaim tengah menggeser fokus dari sekadar membuang sampah ke upaya pengurangan dari sumbernya. Strategi ini termasuk pemilahan di Tempat Penampungan Sementara (TPS), penguatan bank sampah, serta pelibatan aktif masyarakat.
Namun realitasnya, hanya 20–30 ton sampah per hari yang berhasil dikelola melalui skema tersebut. Artinya, lebih dari 80% masih berakhir di TPA. Dengan fakta ini, bisa dipertanyakan seberapa efektif strategi “pengurangan dari sumber” jika tanpa perubahan perilaku masif dari warga dan dukungan sistemik yang lebih konkret.
Untuk jangka panjang, Pemkot menggagas pembangunan TPA 4, yang rencananya dimulai awal 2026 dan ditargetkan beroperasi pertengahan tahun. Proyek ini dibiayai penuh oleh APBD, namun pertanyaan berikutnya: apakah hanya membangun TPA baru akan menyelesaikan masalah mendasar?
Sebagai upaya memperkaya pendekatan, Pemkot juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi seperti ITS untuk mengkaji teknologi pengolahan modern, seperti konsep zero waste, insinerator, hingga sistem mekanik-biologis lainnya. Namun tanpa payung regulasi yang kuat dan insentif bagi masyarakat, teknologi secanggih apa pun bisa gagal diimplementasikan secara efektif.
Tantangan terbesarnya adalah kesadaran masyarakat. “Masih banyak yang menganggap urusan sampah adalah tugas pemerintah,” tegas Imam.
Sayangnya, anggapan ini bukan semata-mata kesalahan warga—minimnya edukasi, lemahnya insentif, dan tidak meratanya infrastruktur daur ulang justru memperkuat pandangan pasif masyarakat.
DLHKP saat ini melakukan mitigasi harian dengan menyemprotkan cairan biokimia dua kali sehari untuk menekan bau dan menghindari kebakaran. Namun langkah ini lebih bersifat reaktif daripada solutif—penanganan gejala, bukan akar masalah.
Keberhasilan Kota Kediri keluar dari potensi krisis sampah akan sangat bergantung pada sinergi nyata antara strategi kebijakan, penerapan teknologi, dan perubahan perilaku warga. Jika tidak, pembangunan TPA baru hanya akan menjadi solusi tambal sulam yang menunda bencana lebih besar di masa depan.
jurnalis : Kintan Kinari AstutiBagikan Berita :
