KEDIRI – Aksi dorong dan lemparan kepada petugas keamanan, mewarnai saat Aliansi Kediri Menggugat menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jumat (21/02), berlangsung panas. Massa merasa kecewa karena tidak ditemui satu pun pimpinan DPRD Kabupaten Kediri.
Sekitar pukul 15.30 WIB, ratusan massa sebagian besar terdiri mahasiswa mulai berkumpul di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri. Mereka menggelar orasi dengan membawa berbagai spanduk bertuliskan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan demi program makan bergizi gratis.
Massa awalnya menuntut agar Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro serta perwakilan anggota dewan menemui mereka dan menandatangani surat tuntutan. Namun, setelah beberapa waktu menunggu, opara wakil rakyat ini tak satupun menunjukkan kehadiran. Massa kemudian meminta Sekretariat Dewan memfasilitasi komunikasi dengan pimpinan DPRD.
Koordinator aksi, Selvin Bima, menegaskan kekecewaannya terhadap absennya para anggota dewan. Padahal sangat diharapkan menandatangani dan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Terkait penolakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“Kami datang ke sini ingin agar DPRD Kabupaten Kediri menandatangani tuntutan kami dan menyampaikannya ke DPR RI. Tapi nyatanya, kami tidak ditemui sama sekali,” ujarnya.
Dalam komunikasi via video call, Murdi Hantoro menyampaikan bahwa seluruh anggota dewan sedang dinas luar, kecuali dua orang, satu sedang sakit dan satu lainnya baru saja keluar kota. Pernyataan ini semakin menyulut emosi massa.
“Sistem tata kelola birokrasi di DPRD Kabupaten Kediri sangat buruk! Tidak ada satu pun anggota dewan yang berjaga di Kediri untuk menemui rakyatnya. Ini catatan penting bahwa mereka tidak serius menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat,” tegas Selvin.
Ketegangan terjadi ketika massa mendekati pintu gerbang DPRD dan mencoba masuk untuk menemui perwakilan dewan. Namun, aparat kepolisian menghadang sehingga terjadi aksi dorong-mendorong antara mahasiswa dan petugas keamanan.
“Kami marah karena negara ini semakin kacau. Ditambah lagi, kami sebagai rakyat yang memilih mereka, malah hanya ditemui oleh Sekretariat Dewan,” tambah Selvin.
Tuntutan Aliansi Kediri Menggugat
Meski sempat memanas, situasi akhirnya bisa dikendalikan. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, yang turut memantau aksi ini, menyatakan bahwa pimpinan DPRD akan menemui perwakilan mahasiswa pada hari Senin (24/2) mendatang.
Aliansi “Kediri Menggugat” membawa empat tuntutan utama dalam aksinya, yaitu:
1. Menolak dan mendesak pemerintah mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan.
2. Memastikan DPRD Kabupaten Kediri terus memperjuangkan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
3. Mengkaji ulang investasi Danantara yang dianggap berpotensi menjadi ladang korupsi jika tidak diaudit oleh BPK.
4. Mengevaluasi program makan bergizi gratis dan mengutamakan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Meskipun telah dijanjikan audiensi pada hari Senin, mahasiswa menegaskan akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak ditanggapi serius.
“Kami akan tetap mengawal kebijakan ini dan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan kami tidak direspons dengan baik,” pungkas Selvin.
jurnalis : Muhamad Dastian Yusuf
