Mas Dhito Pastikan Insentif Guru Madin di Kediri Cair Utuh, Iuran BPJS Ketenagakerjaan Ditanggung APBD

✓ Link berhasil disalin

KEDIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada para pendidik keagamaan. Pada 2026, sebanyak 13.500 guru madrasah diniyah (madin) menjadi sasaran penerima bantuan bisaroh atau insentif sebesar Rp100.000 per bulan.

Dari total penerima tersebut, sebanyak 11.000 guru telah memperoleh bantuan melalui penyaluran tiga triwulan. Sementara itu, 2.500 penerima lainnya dijadwalkan mendapatkan insentif pada Desember 2026.

Penyerahan bantuan berlangsung di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Rabu (18/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap guru madin tidak hanya diwujudkan melalui pemberian insentif, tetapi juga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui program tersebut, para guru madin turut mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang seluruh iurannya ditanggung Pemkab Kediri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perlindungan itu meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bahkan, apabila peserta meninggal dunia dan masih memiliki anak yang berusia sekolah, keluarga yang ditinggalkan berpeluang memperoleh beasiswa pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menjelaskan, program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap para guru madin yang selama ini berperan dalam pendidikan keagamaan masyarakat.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada para pendidik saat menjalankan tugas, termasuk ketika melakukan perjalanan menuju tempat mengajar.

Mas Dhito juga memastikan bahwa keberadaan program BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mengurangi besaran insentif yang diterima para guru. Sebab, pembayaran iuran jaminan sosial tersebut dialokasikan secara terpisah melalui APBD.

“Insentif itu utuh, kemudian iuran BPJS Ketenagakerjaan ditambahkan dari APBD,” tegasnya.

Jumlah penerima bisaroh pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pendataan Pemkab Kediri, jumlah guru madin di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 15.000 hingga 17.000 orang.

Pemkab Kediri pun membuka peluang untuk menambah kuota penerima pada tahun mendatang. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program sehingga semakin banyak guru madin yang mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah daerah.

Beasiswa Santri Penghafal Al-Qur’an Berlanjut

Tak hanya memberikan perhatian kepada guru madin, Pemkab Kediri juga melanjutkan program beasiswa bagi santri penghafal Al-Qur’an.

Pada 2026, sebanyak 140 santri mendapatkan bantuan pendidikan dengan persyaratan minimal memiliki hafalan lima juz Al-Qur’an. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp2 juta per tahun.

Dana tersebut dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan santri selama menempuh pendidikan di pondok pesantren, termasuk membeli perlengkapan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Program beasiswa ini telah berjalan selama tiga tahun. Meski demikian, kuota penerima tahun ini masih dipertahankan sebanyak 140 santri.

Sebelumnya, pemerintah daerah pernah menyediakan kuota hingga 400 penerima. Namun, jumlah tersebut belum dapat terserap secara optimal. Seiring meningkatnya minat pendaftar, penambahan kuota untuk tahun berikutnya akan kembali diusulkan.

Mas Dhito Minta Penyaluran Insentif Transparan

Penyerahan bisaroh guru madin dan beasiswa santri tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Kediri.

Dalam kegiatan itu, Mas Dhito secara khusus menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyaluran bantuan. Ia meminta agar insentif diberikan secara langsung kepada penerima, termasuk dengan menyerahkan buku tabungan masing-masing guru.

Bupati Kediri tersebut juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan pemotongan terhadap bantuan yang menjadi hak guru madin maupun guru agama lainnya.

Ia menilai insentif tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan pemerintah daerah atas dedikasi para pendidik keagamaan dalam membangun pendidikan dan kehidupan religius masyarakat.

Mas Dhito bahkan meminta dukungan insan pers untuk turut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Jika ditemukan indikasi pemotongan bantuan, media diharapkan segera menyampaikan informasi agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Dengan peningkatan jumlah penerima, dukungan jaminan sosial, serta keberlanjutan beasiswa santri, Pemkab Kediri berharap perhatian terhadap pendidikan keagamaan dapat terus diperkuat dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Jurnalis: Luthfi Berlyani Sugianto