KEDIRI – Lembaga dan organisasi calon penerima dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri perlu memahami satu hal penting: anggaran yang sudah tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 belum menjamin dana hibah tersebut pasti diterima maupun dicairkan.
Hal ini menjadi salah satu poin utama dalam Sosialisasi Ketentuan Hibah Tahun Anggaran 2027 yang digelar Pemkot Kediri. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada calon penerima hibah mengenai persyaratan, prosedur, hingga mekanisme penyaluran dana sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hilman Rosada, S.A.P., M.A.P., C.P.O. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah awal Pemkot Kediri untuk menelaah kembali alokasi hibah yang telah direncanakan dalam RAPBD 2027.
Wakil Wali Kota Kediri, KH Qowimuddin Thoha, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung lembaga dan organisasi yang selama ini berkontribusi terhadap pembangunan Kota Kediri. Namun, pemberian dukungan tersebut harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan optimal.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Kediri yang MAPAN, yakni Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan menjadi kota yang ngangeni.
Gus Qowim juga mengingatkan agar calon penerima hibah tidak keliru memahami pencantuman anggaran dalam RAPBD sebagai kepastian pencairan dana.
“Pencantuman anggaran dalam RAPBD belum berarti hibah tersebut sudah dapat dipastikan diterima atau dicairkan. Masih terdapat proses pembahasan RAPBD bersama DPRD, penetapan APBD, serta pemenuhan berbagai persyaratan dan tahapan administrasi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menegaskan, sosialisasi tersebut bukan merupakan langkah untuk membatalkan rencana pemberian hibah kepada lembaga atau organisasi. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan seluruh proses penganggaran dan penyaluran berjalan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Karena itu, calon penerima hibah diminta segera memeriksa kelengkapan dokumen administrasi masing-masing. Apabila masih ditemukan kekurangan, dokumen tersebut perlu segera dilengkapi.
Begitu pula dengan rencana penggunaan dana hibah yang belum sesuai ketentuan. Pemkot meminta agar rencana tersebut disesuaikan sehingga penggunaan anggaran nantinya dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Kediri, Endang Kartika Sari, menjelaskan bahwa Pemkot Kediri telah menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2027. Namun, dokumen anggaran tersebut masih harus melalui pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD.
Dalam rancangan tersebut, sejumlah anggaran hibah telah dialokasikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap lembaga dan organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, seluruh alokasi tersebut perlu dikaji kembali dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, terutama terkait kebijakan pemberian hibah.
“Dengan adanya ketentuan tersebut, alokasi hibah yang telah dicantumkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 perlu dilakukan penelaahan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa seluruhnya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Endang.
Sebagai tindak lanjut, perangkat daerah terkait akan melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap seluruh rencana alokasi hibah. Pemkot Kediri juga akan berkoordinasi langsung dengan masing-masing calon penerima untuk memastikan persyaratan administrasi maupun kelembagaan telah terpenuhi.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Kediri berharap tidak ada lagi kesalahpahaman mengenai mekanisme pemberian hibah. Seluruh lembaga dan organisasi calon penerima diharapkan memahami bahwa proses hibah tidak berhenti pada pencantuman anggaran, tetapi juga harus melewati tahapan pembahasan, verifikasi, dan pemenuhan persyaratan.
Pemkot Kediri menargetkan proses penganggaran hingga pelaksanaan hibah Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan anggaran yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jurnalis: Luthfi Berlyani Sugianto
