KEDIRI – Polemik masa jabatan Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri mulai menjadi perhatian serius DPRD. Melalui rapat kerja bersama Pemerintah Kota Kediri yang digelar di Aula BKPSDM, Rabu (11/11/2026), legislatif meminta penjelasan terkait kepastian status jabatan PJ Sekda yang dinilai telah melewati batas waktu penugasan.
Rapat tersebut digelar menyusul adanya pertanyaan mengenai masa penugasan PJ Sekda Kota Kediri, Ir. Endang Kartika Sari, S.T., M.M. DPRD menginginkan kejelasan apakah yang bersangkutan akan kembali ditunjuk sebagai PJ Sekda atau segera dilakukan pengangkatan Sekda definitif.
Ketua DPRD Kota Kediri, Drs. Firdaus, menegaskan bahwa keberadaan Sekda memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terlebih, posisi tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Firdaus, DPRD tidak mempermasalahkan apakah jabatan tersebut nantinya diisi oleh PJ Sekda maupun pejabat definitif. Namun, kepastian hukum dan administrasi mengenai posisi Sekda harus segera diberikan agar tidak menghambat jalannya pemerintahan.
“Tujuannya hari ini adalah rapat dengan beliau untuk mendorong agar segera diadakan Sekda yang baru. Mau itu tetap PJ ataupun definitif, karena Sekda dibutuhkan dalam pembahasan APBD,” ungkap Firdaus.
Dalam kesempatan tersebut, Firdaus juga membenarkan ketidakhadiran Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, dalam agenda rapat kerja tersebut.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, penugasan PJ Sekda memiliki batas waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali. Atas dasar ketentuan tersebut, DPRD memandang perlu adanya penjelasan mengenai status dan kelanjutan penugasan PJ Sekda Kota Kediri.
Tak berhenti pada rapat kali ini, DPRD Kota Kediri berencana kembali mengundang Wali Kota Kediri pada 19 November 2026 untuk membahas persoalan tersebut.
Firdaus menegaskan, langkah legislatif tersebut merupakan bagian dari mekanisme hubungan kerja antara lembaga legislatif dan eksekutif. DPRD, kata dia, berkepentingan memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, PJ Sekda Kota Kediri, Endang Kartika Sari, memberikan penjelasan berbeda terkait masa penugasannya. Ia menyatakan masih menjalankan tugas berdasarkan surat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur yang berlaku hingga Desember 2026.
Endang juga mengaku belum menerima pemberitahuan resmi maupun surat pencabutan terkait penunjukannya sebagai PJ Sekda.
“Kalau PJ Sekda-nya sesuai dengan surat dari Gubernur, saya masih disetujui untuk menjabat sebagai PJ Sekda sampai Desember. Kalau soal isu pencabutan surat dari Gubernur, sampai sekarang belum kami terima,” jelas Endang.
Pernyataan tersebut menambah perhatian terhadap polemik jabatan Sekda Kota Kediri. Di satu sisi, DPRD meminta kepastian mengenai masa penugasan dan keberlanjutan posisi Sekda. Di sisi lain, PJ Sekda menyatakan masih memiliki dasar penugasan dari Gubernur hingga akhir tahun 2026.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah persoalan tersebut semata-mata menyangkut kepastian administrasi menjelang pembahasan APBD 2027, atau terdapat dinamika lain dalam proses penentuan pejabat yang akan menduduki posisi strategis tersebut?
Apakah penunjukan Endang Kartika Sari masih mendapat dukungan dari seluruh unsur pemerintahan daerah? Ataukah sudah ada pertimbangan lain dari pihak eksekutif maupun legislatif terkait calon Sekda berikutnya?
Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari Wali Kota Kediri dalam agenda pemanggilan berikutnya pada 19 November 2026. Jawaban atas persoalan ini diharapkan dapat mengakhiri polemik sekaligus memberikan kepastian bagi jalannya pemerintahan Kota Kediri.
Jurnalis: Luthfi Berlyani Sugianto
