KEDIRI — Tujuh fraksi DPRD Kota Kediri menyampaikan sejumlah catatan dan pertanyaan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026.
Sorotan legislatif mencakup berbagai persoalan, mulai dari serapan anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tarif pelayanan pasar, pengamanan aset daerah, hingga tata kelola aparatur sipil negara (ASN) dan pelayanan publik.
Beragam pandangan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi fraksi pertama yang menyampaikan pandangan umum. PAN menyoroti penggunaan anggaran kelurahan, pelaksanaan Program Merata, upaya peningkatan PAD, hingga penurunan pendapatan transfer.
Juru bicara Fraksi PAN, Eriyanto Djaya Saputra, meminta penggunaan anggaran di tingkat kelurahan dipastikan sesuai ketentuan dan terbebas dari intervensi pihak mana pun.
“Harus dipastikan bahwa ketepatan penggunaan dana di kelurahan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun juga,” kata Eriyanto.
Tarif Pasar Joyoboyo hingga Potensi PAD
Fraksi Partai Golkar kemudian menyoroti tarif yang dibebankan kepada pedagang Pasar Joyoboyo.
Golkar meminta Pemkot Kediri tidak sekadar menjelaskan landasan hukum penetapan tarif, tetapi juga menyampaikan data yang menjadi dasar kebijakan tersebut.
“Kami meminta data, bukan hanya dasar penetapan tarif,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, Imam Wihdan Zarkasyi.
Selain tarif pasar, Golkar mempertanyakan potensi PAD dari pemanfaatan GOR Jayabaya serta transaksi parkir.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyoroti realisasi anggaran Pemkot Kediri yang hingga September 2026 baru mencapai 54 persen.
NasDem meminta pemerintah menjelaskan langkah konkret untuk mempercepat serapan anggaran pada akhir tahun, namun tetap menjaga kualitas, efektivitas, dan efisiensi program.
“Langkah konkret apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk mempercepat realisasi anggaran di akhir tahun tanpa mengurangi kualitas, efektivitas, dan efisiensi?” kata juru bicara Fraksi NasDem, Choirudin Mustofa.
NasDem juga mempertanyakan rotasi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pengamanan aset daerah, penguatan UMKM, persoalan pedagang pasar, serta pengelolaan sampah.
Gerindra Pertanyakan Jabatan Kosong dan Aset Daerah
Fraksi Partai Gerindra menyampaikan 12 pertanyaan yang mencakup persoalan jabatan, aset, anggaran, harga barang, PDAM, pasar, kesehatan, pendidikan hingga pembangunan sarana pendidikan.
Salah satu perhatian Gerindra tertuju pada sejumlah jabatan yang masih kosong atau ditempati pelaksana tugas (Plt).
“Kenapa Pemerintah Kota Kediri masih menyisakan jabatan-jabatan yang masih kosong atau Plt? Saya minta penjelasan secara detail dan rinci,” kata juru bicara Fraksi Gerindra, Arief Junaidi.
Gerindra juga menyoroti penyelesaian tanah eks bengkok, sertifikasi aset daerah, mekanisme rotasi dan promosi jabatan, kontribusi RSUD, program beasiswa, serta pembangunan dan rehabilitasi sekolah.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut meminta pemerintah memperkuat langkah peningkatan PAD. Salah satu perhatian PKB adalah potensi kehilangan pendapatan di lokasi yang memiliki aktivitas ekonomi dan kegiatan besar.
“Dalam rangka meningkatkan PAD, apakah sudah dilakukan evaluasi program untuk mengurangi potensi kehilangan atau kebocoran pendapatan di lokasi-lokasi yang memiliki kegiatan besar, seperti pasar dan tempat lainnya?” ujar juru bicara Fraksi PKB, Afif Fathudin Wijaya.
Dana Cukai hingga Pos Bunga Dipertanyakan
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti optimalisasi serapan anggaran, transparansi dana cukai, pos bunga, kualitas perencanaan pembangunan, serta penggunaan anggaran agar program prioritas tetap berjalan.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yusuf Rasyid, meminta penjelasan lebih rinci mengenai dana cukai dan pos bunga dalam perubahan APBD.
“Bagaimana transparansi dana cukai secara detail? Kemudian, untuk dana cukai dan pos bunga, mengapa tahun ini tidak tercantum angka atau jumlahnya?” kata Yusuf.
Adapun Fraksi Gabungan Demokrat-PKS-Hanura menyoroti tata kelola rotasi dan mutasi ASN, akurasi data penerima bantuan sosial, pemerataan Program Merata, keamanan dan ketertiban, pengelolaan sampah, pembinaan aparatur, serta persoalan pedagang pasar.
Fraksi gabungan tersebut juga mempertanyakan penerapan sistem merit dalam proses rotasi dan mutasi ASN.
“Apakah pengangkatan dan rotasi tersebut sudah sesuai dengan sistem merit dan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan bebas dari kepentingan kelompok?” kata juru bicara Fraksi Gabungan Demokrat-PKS-Hanura, Ayub Wahyu Hidayatullah.
Wali Kota Vinanda Beri Jawaban
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran daerah.
Vinanda mengatakan kegiatan yang melibatkan masyarakat diarahkan tidak hanya untuk memperkuat interaksi sosial, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan pelaku usaha.
“Penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan masyarakat bertujuan memfasilitasi partisipasi masyarakat, memperkuat interaksi sosial, serta mendorong aktivitas ekonomi melalui keterlibatan UMKM dan pelaku usaha,” kata Vinanda.
Untuk meningkatkan PAD, Pemkot Kediri menyatakan tidak hanya mengandalkan peningkatan pajak. Pemerintah juga melakukan perluasan potensi pendapatan, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, pengawasan, pengelolaan piutang, serta digitalisasi pelayanan, pelaporan dan pembayaran pajak.
“Peningkatan PAD diarahkan melalui perluasan potensi, pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, pengendalian dan optimalisasi pengawasan, pengelolaan piutang, serta pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah,” ujarnya.
Terkait tarif pelayanan di Pasar Joyoboyo, Vinanda menjelaskan penetapan tarif telah melalui kajian. Menurutnya, Perumda Pasar Joyoboyo telah melaksanakan kajian tarif pada September 2022.
“Kemudian berkaitan dengan tarif pasar yang ditetapkan Perumda Pasar Joyoboyo, dalam penetapan tarif pasar Perumda Pasar Joyoboyo telah melaksanakan kajian tarif pada September 2022,” katanya.
Pemkot Siapkan Percepatan Serapan Anggaran
Mengenai realisasi anggaran, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah percepatan. Di antaranya monitoring realisasi fisik dan keuangan, pemetaan kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan, serta koordinasi lintas perangkat daerah.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan organisasi perangkat daerah.
Vinanda mengatakan rotasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi selama satu tahun sejak rotasi pada September 2025. Kebijakan tersebut, menurutnya, ditujukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kota Kediri.
“Rotasi dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi selama satu tahun sejak rotasi pada September 2025 dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik Kota Kediri,” ujarnya.
Di sektor lingkungan, Pemkot Kediri juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya.
Program tersebut mencakup sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga, revitalisasi TPS 3R menggunakan mesin pengolah sampah, penambahan fasilitas TPS 3R, serta pengembangan program Zero Waste kelurahan yang dilanjutkan hingga tingkat RT.
“Optimalisasi pengelolaan sampah dari sumbernya melalui sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga, revitalisasi TPS 3R dengan menggunakan mesin pengolah sampah yang ramah lingkungan, menambah jumlah TPS 3R, serta optimalisasi program Zero Waste kelurahan yang dilanjutkan dengan Zero Waste RT,” kata Vinanda.
Penajaman Belanja hingga Pengawasan PAD
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah menyatakan terus melakukan penajaman prioritas dan optimalisasi belanja.
Langkah tersebut dilakukan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pencapaian target pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Penajaman prioritas dan optimalisasi belanja terus dilakukan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pencapaian target pembangunan dan manfaatnya tetap dirasakan oleh masyarakat Kota Kediri,” ujar Vinanda.
Pemkot Kediri juga menyatakan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menghasilkan PAD. Pengawasan dilakukan mulai dari proses verifikasi tiket hingga pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
“Pemerintah Kota Kediri secara rutin melakukan verifikasi terhadap tiket yang akan diperjualbelikan dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan hiburan yang meliputi pertandingan, konser musik, dan olahraga,” katanya.
Terkait rotasi dan mutasi ASN, pemerintah menyatakan kebijakan tersebut mempertimbangkan aspek regenerasi, kompetensi, kualifikasi, dan kinerja.
“Rotasi dan mutasi tersebut telah memuat upaya regenerasi, kompetensi, dan jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja ASN,” ujar Vinanda.
Sementara untuk data penerima bantuan sosial, pemerintah melakukan konsolidasi bersama dinas terkait, kelurahan dan kecamatan. Pembaruan data dilakukan secara berkala untuk menindaklanjuti warga yang dinilai mengalami ketidaksesuaian desil.
“Konsolidasi dan sosialisasi antara Dinas Sosial dengan kelurahan dan kecamatan dilakukan untuk memperbaiki anomali desil secara periodik, serta pembaruan data dengan melibatkan kelurahan untuk menindaklanjuti warga yang mengalami ketidaksesuaian desil,” kata Vinanda.
Dengan berbagai jawaban tersebut, Pemkot Kediri menyatakan pelaksanaan Perubahan APBD 2026 tetap diarahkan pada program prioritas, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Vinanda juga menegaskan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program akan terus dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat mendukung pencapaian target pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Kediri.
Jurnalis: Anisa Fadila


