KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri mulai bergerak melakukan penataan birokrasi secara serius. Seluruh pejabat Eselon II mengikuti uji kompetensi yang digelar khusus di Surabaya, Selasa (12/5), sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Langkah ini disebut menjadi acuan penting bagi Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, dalam menentukan penempatan pejabat sesuai kompetensi sekaligus memastikan birokrasi bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Plt Kepala BKPSDM Kota Kediri, Yunita Hartutiningsih, menjelaskan bahwa uji kompetensi dilakukan untuk mengukur kemampuan pejabat dalam menjalankan tugas sesuai jabatan masing-masing.
“Harapannya dapat menghasilkan aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Menurut Yunita, hasil uji kompetensi nantinya juga akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam proses mutasi maupun rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
“Ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan mutasi dan rotasi jabatan sekaligus mendukung visi dan misi Ibu Wali Kota,” tambahnya.
Di tengah pelaksanaan uji kompetensi tersebut, isu mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkot Kediri semakin santer terdengar. Sejumlah kepala dinas hingga lurah dikabarkan terancam dicopot apabila dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja maksimal.
Namun di sisi lain, beredar pula kabar bahwa beberapa pejabat lama justru berpeluang kembali menduduki posisi sebelumnya.
“Istilahnya reborn,” ujar salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
