KEDIRI — Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat strategi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memiliki daya saing, mampu bertumbuh, dan naik kelas. Upaya tersebut diwujudkan melalui delapan layanan utama yang digulirkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tenaga Kerja (UMTK) Kota Kediri, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha.
Delapan layanan tersebut meliputi Program Kredit Usaha Mikro Kota Kediri (Kumapan), rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, fasilitasi rekomendasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), konsultasi dan pendampingan usaha mikro, fasilitasi pemasaran, fasilitasi narasumber pembinaan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pelatihan usaha mikro.
Disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Kediri, Eko Lukmono Hadi, sesuai amanah diberikan Walikota Kediri Vinanda Prameswati. Pihaknya menegaskan bahwa UMKM memegang peranan strategis dalam menopang perekonomian daerah. Oleh karena itu, penguatan layanan dilakukan secara menyeluruh agar pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.
“Layanan usaha mikro ini bertujuan membantu UMKM di Kota Kediri agar semakin eksis, mampu meningkatkan taraf hidup, memiliki daya saing, bertumbuh, dan naik kelas,” ungkapnya melalui Kabid Produksi, Pemasaran, dan Pembiayaan Usaha Mikro, Sony Hermawan ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/01)
Salah satu layanan yang mendapat respons tinggi dari pelaku usaha adalah Program Kumapan, yakni skema pembiayaan khusus bagi UMKM Kota Kediri dengan suku bunga lebih ringan dibandingkan program pembiayaan nasional. Program ini menyasar pelaku UMKM perorangan dengan plafon pinjaman hingga Rp25 juta, serta koperasi dengan plafon maksimal Rp100 juta.
Perhitungan bunga dilakukan berdasarkan sisa pokok pinjaman, sehingga besaran bunga akan terus menurun setiap tahunnya. Dana program Kumapan ditempatkan di PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda), sementara Dinas Koperasi UMTK berperan memfasilitasi proses pengajuan, mulai dari survei, seleksi, hingga pengusulan pencairan.
“Bunga Kumapan jauh lebih rendah dibandingkan program nasional seperti KUR yang bunganya mencapai 6 persen. Dengan sistem bunga menurun, 4 persen sudah sangat meringankan pelaku usaha,” jelas Sony.
Selain akses pembiayaan, dukungan terhadap kelancaran produksi juga diberikan melalui layanan rekomendasi BBM bersubsidi. Program ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang menggunakan mesin produksi dan membutuhkan solar atau pertalite, seperti usaha pengolahan tahu-tempe, penggilingan daging, penggilingan kopi, serta jenis usaha rumahan lainnya.
Kuota BBM ditentukan berdasarkan kapasitas mesin dan kebutuhan usaha, dengan kisaran 300 hingga 1.000 liter untuk jangka waktu tiga bulan. Pemanfaatan kuota dapat dilakukan secara bertahap guna mencegah potensi penyalahgunaan. Seluruh proses dijalankan melalui kerja sama dengan Pertamina dan didahului verifikasi lapangan.
Pada aspek perlindungan usaha, Dinas Koperasi UMTK juga memfasilitasi rekomendasi HAKI guna membantu pelaku UMKM memperoleh keringanan biaya pengurusan. Meski demikian, penerbitan HAKI tetap menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Kepemilikan HAKI dinilai penting untuk melindungi merek dan produk agar tidak mudah ditiru pihak lain.
Berbagai layanan pendukung lainnya turut diberikan, mulai dari konsultasi dan pendampingan usaha mikro, pendampingan pemasaran secara konvensional maupun digital, fasilitasi narasumber pembinaan, hingga fasilitasi kemitraan usaha seperti implementasi QRIS dan peningkatan literasi keuangan.
Meski demikian, pemasaran digital masih menjadi tantangan utama bagi banyak pelaku UMKM, selain persoalan permodalan. Keterbatasan akses dan pemahaman terhadap teknologi digital dinilai menjadi pekerjaan rumah yang terus diupayakan solusinya.
“Selain permodalan dan pengelolaan keuangan, tantangan terbesar UMKM saat ini adalah kemampuan memanfaatkan pemasaran digital. Masih banyak pelaku usaha yang belum optimal dalam mengakses digitalisasi,” ujarnya.
Seiring meningkatnya jumlah UMKM di Kota Kediri—lebih dari 50 persen di antaranya bergerak di sektor makanan dan minuman—Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri berencana melakukan pemutakhiran data untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat terkait perkembangan UMKM di daerah tersebut.
