KEDIRI — Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi bersama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) guna mendukung percepatan pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Plosoklaten. Rapat yang dipimpin langsung Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana tersebut membahas pemanfaatan lahan di sekitar lokasi rencana pembangunan.
Pembahasan ini dilakukan mengingat lahan seluas 7,6 hektare yang disiapkan Pemkab Kediri untuk sekolah rakyat berada di tengah kawasan perkebunan milik PTPN. Kondisi tersebut menuntut adanya kesepakatan bersama, terutama terkait akses dan infrastruktur pendukung.
“Jalan yang akan dibangun menuju sekolah rakyat itu status kepemilikannya milik PTPN,” ujar Mas Dhito usai memimpin rapat di Ruang Rapat Bappeda, Kamis (8/1/2026).
Selain akses jalan, rapat juga membahas rencana pembangunan sistem drainase. Hal ini menjadi penting karena aliran pembuangan air dari kawasan sekolah rakyat menuju sungai harus melewati lahan milik PTPN.
Mas Dhito mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut telah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Kediri akan membangun jalan beserta drainase yang diperlukan, kemudian menghibahkannya kepada PTPN.
“Tadi sudah disepakati, pemerintah kabupaten membangun jalan dan drainasenya, selanjutnya dihibahkan kepada PTPN,” jelasnya.
Meski demikian, skema hibah tersebut disertai sejumlah ketentuan. Salah satunya, jalan yang dibangun nantinya tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sementara itu, setelah proses hibah rampung, tanggung jawab pemeliharaan jalan dan drainase akan menjadi kewenangan PTPN.
“Setelah dihibahkan, perawatan menjadi tanggung jawab PTPN,” tambah Mas Dhito.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, Mas Dhito berharap pembangunan sekolah rakyat di Desa Plosokidul dapat segera dimulai sesuai rencana. Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan PTPN menjadi kunci penting dalam mempercepat realisasi program pendidikan tersebut.
Bagikan Berita :
