KEDIRI – Menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Indonesia Bersatu pada Selasa (27/5), pihak BRI Kantor Cabang Kediri secara resmi menyampaikan klarifikasi melalui siaran pers yang diterima redaksi hari ini (28/5). Aksi damai yang berlangsung di depan Kantor BRI Cabang Kediri itu menyoroti dugaan pemalsuan data dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam pernyataannya, Pemimpin BRI Cabang Kediri, Adri Wiryawan Hasan, menyampaikan bahwa BRI menghormati kebebasan menyampaikan aspirasi dan telah membuka ruang mediasi yang turut dihadiri perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri.
“BRI terbuka terhadap masukan masyarakat dan saat ini tengah menelusuri dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR. Jika terbukti ada pelanggaran, kami tidak akan ragu menindak tegas pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal,” tegas Adri.
Lebih lanjut, BRI menyatakan komitmennya terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk penipuan (fraud) dalam setiap lini operasional bisnisnya.
Aksi protes yang dipimpin oleh Koordinator LSM, Trio Rendrawanto, menyebut adanya dugaan manipulasi data yang melibatkan pihak internal bank. Salah satu kasus yang mengemuka adalah pemberian kredit hingga Rp50 juta kepada seorang individu yang tergolong Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), di mana pada KTP-nya tercantum pekerjaan sebagai “pekerja lepas”.
Lebih memprihatinkan lagi, LSM tersebut mengklaim telah menerima tujuh laporan dari warga penghuni Rusunawa Dandangan. Mereka mengaku hanya menerima dana Rp4 juta, tetapi kemudian ditagih cicilan atas pinjaman senilai Rp50 juta—sebuah selisih yang mencurigakan dan menimbulkan keresahan.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut program KUR yang sejatinya bertujuan mendukung pelaku usaha mikro dan kecil secara inklusif dan adil. Dengan investigasi yang sedang berjalan, masyarakat berharap transparansi dan keadilan ditegakkan agar kepercayaan publik terhadap institusi keuangan tidak tercoreng. (*)
Bagikan Berita :
