KEDIRI – Sekitar 1.600 orang yang tergabung dalam Solidaritas Kediri Masyarakat Peduli menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Rabu pagi (14/05). Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Kediri, Kompol Hary Kurniawan.
Tubagus, koordinator aksi, menyampaikan bahwa massa yang turun belum seluruhnya, karena masih ada sejumlah armada yang belum tiba di lokasi. Dalam orasinya, Tubagus menyampaikan keresahan masyarakat atas sejumlah kasus hukum yang dinilai tidak ditangani secara adil.
“Ada kasus-kasus yang penanganannya lambat. Bahkan, korban bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan tidak masuk akal,” ujar Tubagus di sela-sela aksi. Ia juga menyinggung laporan-laporan dari wilayah Manggis dan Satak yang belum menemukan kejelasan. Massa menduga ada keterlibatan oknum aparat dalam kasus-kasus tersebut.
Dalam aksi ini, massa menyuarakan tujuh tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kediri serta aparat penegak hukum. Berikut isi tuntutan tersebut:
-
Kapolres Kediri diminta bersikap profesional dalam menangani kasus-kasus hukum di wilayahnya. Salah satu sorotan adalah kasus pengeroyokan di Dusun Ringin Bagus, di mana korban justru ditetapkan sebagai tersangka, sementara para pelaku masih bebas.
-
Mendesak kejelasan penanganan kasus Iwan Sepawon yang hingga kini belum juga tuntas, padahal sudah berjalan lebih dari enam bulan.
-
Menuntut penertiban adil oleh Satlantas Polres Kediri. Massa menilai, aparat hanya menindak truk-truk lokal, sementara kendaraan milik perusahaan besar seolah kebal hukum.
-
Kapolres diminta lebih bijak dalam menangani laporan warga yang berpotensi memicu konflik horizontal antarwarga.
-
Pemkab Kediri dan DPRD diharapkan lebih proaktif hadir di tengah masyarakat dalam menyikapi berbagai konflik sosial yang terjadi di wilayah mereka.
-
Dinas Kehutanan (CDK) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kediri diminta mengevaluasi kerjasama dengan pihak-pihak swasta yang terlibat masalah hukum, serta menjaga netralitas dalam setiap konflik.
Aksi ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap tidak adil dan tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Melalui aksi damai ini, para demonstran berharap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dapat lebih terbuka, tegas, dan berpihak pada keadilan.
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan aksi diterima anggota DPRD Kabupaten Kediri untuk ditampung aspirasinya.
jurnalis: Kintan Kinari Astuti
