KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) mengumumkan Capaian Kinerja Kependudukan Kota Kediri Tahun 2024 berhasil menembus target yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
Adapun rincian capaian kinerja kependudukan tahun 2024, antara lain: perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) sebesar 99,89% dengan target 98,8%; kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 99,16% dengan target 90%; kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun sebesar 99,96% dengan target 99% serta kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 99,63% dengan target 99%.
Marsudi Nugroho, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri menerangkan pada perekaman KTP-El, penerbitan KK dan KIA, serta kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun, secara agregat Kota Kediri telah mencapai target Nasional, Selasa (4/2).
“Sedangkan, pada kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun sebesar 99,96%. Artinya, itu juga sudah memenuhi target yang ditetapkan”.
Capaian kinerja kependudukan secara keseluruhan Kota Kediri patut diacungi jempol, ucap Marsudi. Dirinya mengutarakan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya agar capaian kinerja kependudukan tinggi, di antaranya.
Melaksanakan Program Sisir Kampung dengan mendatangi seluruh kelurahan supaya penduduk yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan dapat segera dilakukan pendataan. Yang kedua, melaksanakan Program Sisir Sekolah untuk melakukan perekaman bagi siswa yang belum memiliki KTP-El, KIA dan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun. Lalu yang ketiga, mengadakan perekaman administrasi kependudukan di masing-masing kelurahan secara intensif.
“Tentunya hal itu juga ada kendalanya yang kami jumpai di tahun 2024 belum bisa 100% karena masih ada warga yang data administrasinya tercatat di Kota Kediri tapi orangnya sudah tidak tinggal di Kota Kediri,” ungkap Marsudi.
Di tahun 2025 ini, sesuai dengan perjanjian kinerja dengan Kemendagri, Pemkot Kediri masih menetapkan target capaian kependudukan yang sama seperti pada tahun 2024, sehingga strategi yang digunakan sama dengan tahun 2024. Hanya saja, Pemkot Kediri akan menambahkan beberapa strategi yakni memperluas komunikasi dengan komunitas-komunitas dan masyarakat.
“Kalau ada OPD yang menyelenggarakan kegiatan, kami mohon untuk diajak dalam rangka sosialisasi dan penyelesaian dokumen kependudukan yang belum selesai, termasuk di forum-forum non formal,” ucapnya.
Misalnya di pemancingan yang banyak orang, maka akan kami sasar. Jadi di mana tempat berkumpul warga yang banyak kami akan datangi sehingga capaian administrasi kependudukan warga Kota Kediri bisa lebih tinggi,” ungkapnya.
Marsudi menambahkan, pada tahun 2025 Kemendagri akan memberikan target tambahan kepada kabupaten/kota untuk menyelesaikan capaian kepemilikan akta perkawinan dan perceraian. Sebelumnya, pencatatan perkawinan bagi warga yang beragama Islam ditangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan perceraian ditangani Pengadilan Agama.
Akan tetapi, mulai tahun 2025 data yang ada di Kemendagri akan dilimpahkan ke Dispendukcapil kab/kota termasuk Kota Kediri.
Selanjutnya, bagi penduduk yang status perkawinannya belum tercatat oleh negara, maka agar hak-hak anak kelak terjamin, Pemkot Kediri juga akan menyisir penduduk kategori tersebut. Marsudi berharap, di tahun ini semua warga negara memiliki administrasi kependudukan secara lengkap.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri
