KEDIRI – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memaparkan Laporan Evaluasi Kinerja Pj Wali Kota Kediri Triwulan III. Paparan tersebut disampaikan di Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Senin (05/08).
Zanariah menyampaikan beberapa aspek kepada evaluator dari Kemendagri. Pertama, aspek inflasi dimana selama periode Mei-Juli, tingkat inflasi year on year konsisten paling rendah se-Jatim. Hal itu dapat dicapai dengan melakukan strategi 4K yang diwujudkan dengan beberapa langkah konkrit.
Lalu, menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 8 Juli 2024, dimana berdasarkan paparan dari Kementerian Perdagangan bahwa Kota Kediri termasuk dalam 14 Kab/Kota yang mengalami kenaikan harga Minyakita >5%.
Berdasarkan hasil koordinasi diperoleh informasi bahwa penjualan/droping minyakita terakhir dilakukan pada Tahun 2023, tidak terdapat Distributor Minyakita yang berdomisili di Kota Kediri, oleh karena itu dilakukan Sidak kepada distributor minyak curah. Hasilnya, sebagian pelaku usaha yang disidak juga berperan sebagai trader atau pengecer penjualan Minyakita.
“Kita akan lakukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas utamanya yang berpotensi penyumbang inflasi. Kemudian, operasi pasar dan bazar pangan murah dengan memperhatikan perkembangan inflasi. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor untuk memantau ketersediaan pasokan dan perkembangan harga serta melanjutkan rehabilitasi jalan untuk mendukung kelancaran distribusi,” ujarnya.
Selanjutnya, aspek stunting berdasarkan data ePPGBM jumlah balita stunting per 3 Juli 2024 sebanyak 739 balita, terjadi penurunan 32 balita stunting dibanding data ePPGBM Desember 2023. Kemudian pada aspek layanan publik, Pemerintah Kota Kediri menerapkan standar operasional prosedur pada layanan publik yang diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain menggunakan Kediri Single Window for Investment (KSWI) dan Online Single Submission (OSS).
“Sebagai wujud transparansi, Pemerintah Kota Kediri menuliskan informasi gratis pada produk layanan yang tidak ada tarif retribusinya. Selain itu, untuk menjaga kualitas layanan, Pemerintah Kota Kediri memberikan kompensasi berupa botol minum (tumbler) bagi pemohon Mall Layanan Publik yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar,” ungkap Zanariah.
Pj Wali Kota Kediri juga menjelaskan mengenai tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan ekstrem yang mengalami penurunan. Tingkat pengangguran terbuka Kota Kediri tahun 2023 sebesar 4,06, turun 0,32 persen dari tahun sebelumnya. Dalam rangka penanganan TPT, Pemerintah Kota Kediri pada tanggal 23 Juli sampai dengan 1 Agustus melaksanakan pelatihan kerja sebanyak 609 orang.
Selain itu, Pemerintah Kota Kediri juga telah menyelesaikan verifikasi terhadap 5.617 orang yang akan mendapatkan bantuan modal usaha. Pada semester I 2024 telah diterbitkan sebanyak 9.578 ijin usaha. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 21.030 jiwa atau 7,15%, berkurang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 21.150 jiwa atau 7,23%.
“Sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem tahun 2023 sebanyak 3.002 jiwa atau 1,03% berkurang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5.441 jiwa atau 1,88%,” jelasnya.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri
