KEDIRI – Sesuai surat sebelumnya dikirimkan Pengurus Pimpinan Wilayah Relawan Kesehatan (KPW REkan) Indonesia, Selasa (21/02) digelar audensi di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri. Materi disampaikan terkait jaminan kesehatan bagi warga di Kabupaten Kediri. Kehadiran mereka diterima langsung Dyah Saktiana selaku plt Kadinsos didampingi sejumlah tenaga fungsional.
Pada pertemuan tersebut, juga disampaikan perlunya didirikan tambahan sekolah bagi warga berkebutuhan khusus serta lebih memperhatikan anak-anak mengalami tuna netra. Disampaikan Bagus Romadon, selaku Ketua KPW REKAN Indonesia wilayah Jawa Timur, dasar mengajukan audensi kepada Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial. Tidak lain, untuk mewujudkan Kabupaten Kediri sebagai Kota Layak Anak (KLA).
“Kami dari Rekan Kesehatan berharap ada tambahan didirikan sekolah berkebutuhan khusus bagi adik-adik mengalami disabilitas. Bahwa kami siap mengsupport tenaga guru serta tenaga psikologi yang memiliki keahlian di bidangnya. Harapan kami, bahwa Kabupaten Kediri menjadikan daerah yang layak bagi anak,” terangnya.
Masalah lainnya, diterangkan Bagus Romadon, adanya temuan terkait Jamkesda dan penonaktifan BPJS. “Problemnya ternyata di tingkat pemerintah desa, saat warga hendak mengurus Jamkesda harus bolak-balik datang ke kantor desa. Ternyata didapat penjelasan, karena ketidaktahuan para perangkat desa untuk pengurusan Jamkesda,” jelas Bagus Romadon.
Lalu masalah BPJS Mandiri, pihaknya mendapatkan penjelasan langsung dari plt. Kadinsos bila pihaknya telah bekerjasama dengan BPJS terkait penyelesaian denda. Dikonfirmasi usai audensi, Dyah Saktiana mengucapkan terima kasih atas kehadiran REKAN Indonesia.
“Sengaja saya hadirkan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial, Kabid Pemberdayaan Sosial juga bidang mengawasi Disabilitas, permasalahan perempuan dan anak juga dari penanganan fakir miskin. Terkait Jamkesda akan menjadi evaluasi Dinsos terkait pelayanan sesuai arahan Mas Bup (Bupati, red) menjadi pelayanan prima. Kita sebenarnya sudah seringkali sosialisasi tentang pelayanan sosial di tingkat kecamatan dan desa,” jelasnya.
Atas pertemuan ini, pihak Dinsos akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan khususnya terkait penangganan warga membutuhkan Jamkesda serta pelayanan BPJS. “Ada yang sudah meninggal tapi masih aktif. Kadang dari masyarakat memang kurang proaktif tapi sekarang sudah bisa langsung dihapus jika sudah ada akta kematian. Terkait warga kurang mampu yang menggunakan BPJS mandiri dan tidak kuat untuk membayar denda, kita sudah berkoordinasi dengan BPJS,” jelasnya.
Jurnalis : Kintan Kinari Astuti Editor : Nanang Priyo BasukiBagikan Berita :
