KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat langkah mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), digelar Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bertema “Penguatan Sinergitas untuk Membangun Kota Kediri yang Responsif Gender”, Rabu (27/8), di Ballroom Lotus Garden Hotel.
Acara ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dunia usaha, media, hingga Ketua LPMK se-Kota Kediri.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menegaskan bahwa isu gender bukan semata urusan perempuan, melainkan menyangkut keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua warga.
“Kesetaraan gender berarti akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan berbagai bidang lain. Baik perempuan maupun laki-laki punya potensi yang sama. Tugas kita adalah memberi ruang agar potensi itu bisa berkembang demi kemajuan Kota Kediri,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS 2024, jumlah penduduk Kota Kediri mencapai 149.683 jiwa. Dari angka tersebut, kontribusi angkatan kerja laki-laki tercatat 57 persen, sementara perempuan 42 persen. Meski masih dominan laki-laki, partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan jabatan strategis ASN terus meningkat. Bahkan, Indeks Pembangunan Gender Kota Kediri mencapai 94,78—lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Timur dan nasional. Sementara itu, indeks ketimpangan gender relatif kecil di angka 0,120.
Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, Arief Cholisudin Yuswanto, menambahkan bahwa PUG merupakan strategi bersama untuk memastikan pembangunan inklusif dan bebas diskriminasi.
“Tugas kami adalah memastikan perspektif gender masuk ke dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan. Itu dilakukan lewat sosialisasi, monitoring, hingga evaluasi laporan dari OPD maupun lembaga terkait,” jelasnya.
Arief juga menyebutkan, Kota Kediri pada 2023 berhasil meraih predikat Nindya dalam penilaian PUG tingkat nasional. Hanya tinggal selangkah menuju predikat Utama, yang ditargetkan bisa diraih tahun depan dengan dukungan semua pihak.
Dukungan masyarakat juga semakin terlihat. Ketua LPMK Tosaren, Eko, menilai peran perempuan dalam kepemimpinan penting untuk terus diperkuat.
“Perempuan bisa memimpin, tergantung bagaimana lingkungan mendukung. Yang utama adalah kinerja, bukan jenis kelamin,” katanya.
Ditambahkan Mansur selaku Sekretaris LPMK Lirboyo Kecamatan Mojoroto melalui sosialisasi ini, terjalin sinergi antara pemerintah, aparat hukum, lembaga masyarakat, hingga dunia usaha dalam membangun kota yang responsif gender.
“Kesetaraan gender bukan sekadar wacana, tetapi kebutuhan nyata demi tercapainya pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya
Dengan komitmen bersama, Kota Kediri ditargetkan menjadi kota ramah anak, ramah perempuan, dan ramah disabilitas—sebagai wujud nyata pembangunan yang adil dan inklusif.
jurnalis : Anisa Fadila
