KEDIRI – Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota Kediri dalam mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS), ratusan operator Dapodik dan Emis jenjang SD hingga SMA dihadirkan untuk mengikuti rapat koordinasi, Selasa (02/07).
Digawangi Dinas Pendidikan, rakor yang diselenggarakan di Aula Ki Hajar Dewantara ini membahas tentang validasi dan verifikasi data anak tidak sekolah di masing-masing lembaga pendidikan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur Wilayah Kediri, Adi Prayitno memberikan dukungan penuh atas digelar acara ini.
“Saya berharap tidak ada anak putus sekolah, apalagi siswa tersebut berprestasi dan dari keluarga tidak mampu secara ekonomi,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, HM. Anang Kurniawan. Menurutnya ini bentuk kepanjangan tangan pemerintah. Bahwa Dinas Pendidikan berkewajiban untuk menuntaskan pendidikan dasar anak.
Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan sinkronisasi data. Bahkan dalam hal ini Dinas Pendidikan sudah melakukan penjaringan data secara door to door di kelurahan.
“Hasil data dari kelurahan kemudian kita sandingkan dengan data yang ada di Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek. Untuk itu kita kumpulkan panjenengan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap murid-murid panjenengan mulai dari jenjang SD hingga SMA,” jelasnya.
Dikatakan, data tersebut nantinya akan jadi acuan Pemerintah Kota Kediri dalam melakukan intervensi menangani anak tidak sekolah. “Kita akan lihat dari sisi mana kita bisa mendorong sehingga anak tidak sekolah bisa terus melanjutkan sekolahnya,” imbuhnya.
Selain faktor kemiskinan, Anang menambahkan permasalahan utama ATS yaitu tidak ada dorongan atau motivasi dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan, pengaruh lingkungan atau teman, broken home, keterbatasan mengenai fisik atau mental pada anak, dll.
Jika faktor pemicu ATS dari segi ekonomi, Anang menuturkan Dinas Pendidikan memiliki anggaran yang dipergunakan untuk mengentaskan pendidikan anak tidak sekolah. Salah satu caranya dengan mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) atau kejar paket.
“Kita akan membantu pembiayaan mereka untuk melanjutkan sekolah itu sehingga program pendidikan dasar hingga SMA bisa tercapai. Sedangkan jika faktor lingkungan atau keluarga kita akan berusaha memberikan pengertian kepada anak atau orang tuanya bahwa pendidikan itu sangat penting,” tuturnya.
Untuk memudahkan verifikasi data, Dinas Pendidikan juga telah bersinergi dengan Dispendukcapil. Hal ini karena Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek terintegrasi dengan NIK.
“Sekarang ini kita satu data baik di dapodik atau Emis, data yang kita ambil dari NIK. Dari Dispendukcapil mereka juga memiliki data anak ini ada di sekolah mana karena data kependudukan tersambung dengan data di Pusdatin,” jelasnya.
Melalui rakor ini, Anang berharap semua pihak bisa bersinergi dan kerjasama dalam mengatasi dan menuntaskan masalah anak tidak sekolah di Kota Kediri. “Saya berharap semua lembaga pendidikan punya data yang akurat terkait ATS dan bisa kita jadikan dasar dan acuan dalam mengambil kebijakan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dispendukcapil Kota Kediri, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta perwakilan Kemenag Kota Kediri.
editor : Nanang Priyo Basuki
