KEDIRI — Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan akan merealisasikan pendirian Sekolah Rakyat tahun ini sebagai bagian dari komitmen dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Alhamdulillah, Kabupaten Kediri mendapat apresiasi dari Kemensos. Namun kami berharap apresiasi ini dapat segera diwujudkan dalam bentuk realisasi nyata, bukan sekadar pengakuan,” ungkap Bupati saat dikonfirmasi Jumat (09/05) usai acara pelantikan TP PKK di Pendopo Panjalu Jayati.
Pendirian Sekolah Rakyat akan dimulai pada gelombang pertama di tahun 2025, dengan lokasi yang telah dipastikan di Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, pada lahan seluas 7,6 hektare. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, telah melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan lahan tersebut.
“Sudah fix lokasinya. Lahan 7,6 hektare di Plosokidul akan menjadi pusat kegiatan pendidikan baru ini,” jelasnya.
Untuk tahap awal, angkatan pertama dan kedua akan tetap menggunakan fasilitas dari SMA Dharma Wanita Boarding School Kediri. Pendanaan akan bersumber dari APBD Kabupaten Kediri, sementara angkatan-angkatan berikutnya akan didanai melalui APBN, dengan sistem pembiayaan bersama antara pemerintah daerah dan pusat.
“Bangunan baru sedang dipersiapkan. Tapi untuk angkatan pertama dan kedua tetap kita gunakan APBD untuk itu. Baru setelahnya APBN yang akan digunakan, jadi sistem sharing saja, dan itu bukan masalah,” ujar Bupati.
Langkah ini menandai dimulainya transformasi besar dalam dunia pendidikan di Kabupaten Kediri, yang diharapkan bisa menjadi model nasional dalam penyediaan pendidikan inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
jurnalis : Kintan Kinari AstutiBagikan Berita :
