KEDIRI – Ribuan warga dari Desa Manggis, Kecamatan Puncu, memadati halaman depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Rabu (14/05). Dalam aksi unjuk rasa mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Kediri Peduli. Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan ketidakadilan dalam penanganan hukum oleh Polres Kediri.
Perwakilan massa kemudian diterima langsung oleh Ketua DPRD Murdi Hantoro, Kapolres Kediri AKBP Bimo Ariyanto dan Miswanto selaku Administratur Perhutani KPH Kediri. Dalam pertemuan tersebut, Tubagus Fitria selaku juru bicara massa, menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja Polres Kediri, khususnya dalam penanganan beberapa kasus yang dinilai janggal.
Salah satu kasus yang disorot adalah pengeroyokan terhadap Sukari, warga Manggis, yang justru ditetapkan sebagai tersangka setelah melapor ke polisi.
“Ini sangat membingungkan. Korban malah jadi tersangka. Apa ada campur tangan oknum aparat? Kasus pencurian kayu milik PTPN juga sudah 7 bulan tanpa kejelasan,” kata Tubagus.
Ia juga menyoroti saat digelar Operasi Semeru. Menurutnya, truk-truk lokal kerap diberhentikan dan diperiksa, sementara kendaraan milik perusahaan besar justru dibiarkan lewat tanpa hambatan.
Menanggapi tudingan itu, Kapolres Kediri, AKBP Bimo Ariyanto, menegaskan. Bahwa Polres Kediri menangani setiap kasus secara profesional dan tidak memihak. Dia juga mengaku telah menyampaikan semua permasalahan ini ke Polda Jatim.
“Kami pastikan penanganan kasus pengeroyokan di Desa Manggis dilakukan sesuai prosedur. Tidak ada keberpihakan. Yang bersalah akan tetap kami proses, siapapun dia,” tegas Kapolres.
Ia menjelaskan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam insiden tersebut saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penanganan dilakukan secara berimbang dan berlandaskan keadilan.
Sementara itu, Miswanto dalam pertemuan menyampaikan, bahwa konflik yang terjadi di lapangan lebih banyak dipicu oleh ketegangan dalam tubuh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan persoalan tata kelola lahan hutan.
“LMDH itu bukan di bawah kendali kami, tapi mitra. Kami hanya membantu validasi data. Tapi kemudian mereka bubar sendiri karena ada pihak-pihak yang tidak konsisten dengan kesepakatan awal,” jelasnya.
Namun, rumor yang beredar di masyarakat menyebut bahwa konflik ini sebenarnya tidak semata soal kepengurusan LMDH. Ada dugaan keterlibatan oknum Perhutani dan LMDH juga dalam memfasilitasi pengusaha galian C terkait akses jalan di atas lahan milik Perhutani. Bahkan, sejumlah warga mengklaim adanya aliran dana yang masuk ke oknum-oknum tersebut.
Sayangnya, ketika dimintai konfirmasi terkait informasi dari warga setempat, Administratur Perhutani KPH Kediri, enggan memberikan keterangan pasca pertemuan.
jurnalis ; Kintan Kinari AstutiBagikan Berita :
