KEDIRI – Perbincangan hangat tengah berkembang di kalangan LPMK serta para ketua RT dan RW se-Kota Kediri. Topiknya tak lain adalah realisasi Dana Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri. Dana ini sejatinya diharapkan segera diserap untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di tiap kelurahan.
Namun, sorotan juga mengarah pada distribusi Mobil Masyarakat (Mobmas) untuk kelurahan yang hingga kini belum kunjung diserahkan secara menyeluruh. Dari total 46 kelurahan, baru tiga yang telah menerima Mobmas secara simbolis pada 27 Mei lalu, yakni Kelurahan Bawang, Ngronggo, dan Bandar Kidul, yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (13/08), Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kediri, Ade Trifianto, mengungkapkan bahwa distribusi Mobmas masih menunggu arahan resmi dari pimpinan.
Menurutnya, saat ini pemerintah kota tengah mempersiapkan prosedur teknis berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) agar penggunaan Mobmas nantinya berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai sasaran.
“Terkait pembagian mobil kelurahan, sampai sekarang kami masih menunggu arahan dari pimpinan. Prosesnya sudah berjalan, tapi untuk jadwal pembagian, saya belum bisa pastikan karena menunggu surat edaran atau petunjuk resmi,” ujar Ade.
Lebih lanjut, Ade menyampaikan bahwa kemungkinan besar setiap kelurahan akan mendapatkan satu unit Mobmas. Namun, karena ketersediaan unit saat ini masih terbatas, tidak semua kelurahan akan menerimanya pada tahun ini. Pemerintah kota pun tengah menyusun daftar prioritas penerima berdasarkan unit yang ada.
“Jumlah unit yang tersedia belum mencukupi untuk seluruh kelurahan. Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan,” tambahnya.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan kepala kelurahan. Muncul pertanyaan, apakah distribusi yang tidak merata ini akan menimbulkan rasa iri di antara kelurahan?
Apalagi, berdasarkan kabar yang beredar, saat ada undangan dari Balai Kota, beberapa kepala kelurahan harus merogoh kocek pribadi demi keperluan transportasi karena belum adanya fasilitas Mobmas.
Para tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan berharap Pemkot Kediri segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini, agar pelayanan publik tidak terganggu dan keadilan distribusi benar-benar terwujud.
jurnalis : Anisa Fadila
