KEDIRI – Pemuda Pancasila Kabupaten Kediri secara tegas menyatakan rasa keprihatinan mendalam. Atas dugaan rekayasa nilai ujian perangkat desa terjadi pada tahun 2023. Menurut Helmi Anshori selaku Ketua MPC. Bila kasus ini terbukti terjadi jual beli jabatan, siapapun terlibat harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Dikonfirmasi pada Rabu (15/05), Helmi menyampaikan. Bahwa dirinya pernah menjabat Kepala Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah. Bahwa pengisian jabatan perangkat desa semasa dirinya menjabat, dalam proses pengawasan yang ketat.
“Artinya jika rekrutmen ini diawasi dan digarap dengan niatan baik. Isu di luar adanya jual beli jabatan tidak bakal terhembus. Saya pernah menjabat kepala desa, dan selama itu tidak terjadi seperti sekarang. Dengan kejadian ini, menjadikan citra buruk bagi Kabupaten Kediri,” terangnya.
Apalagi, pengisian ini dilaksanakan secara serentak diikuti sekitar 163 desa. “Wajar jika masyarakat menduga, perangkat desa sekarang telah dilantik terlibat jual beli jabatan. Ada baiknya juga, kembali digelar pengisian ulang dengan lebih mengedepankan transparan,” tegasnya.
Helmi pun berharap, segera diumumkan hasil penyidikan Polda Jatim setelah sebelumnya telah merilis memeriksa kasus ini. “Perkembangan penyidikan, baiknya disampaikan ke publik. Ini bagian dari transparansi informasi,” terang Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kediri.
editor : Nanang Priyo Basuki