KEDIRI — Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang digelar Kamis (8/1) di Ruang Tegowangi BKAD lantai 3 diwarnai dengan arahan tegas dari Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa jabatan bukanlah ruang aman, melainkan amanah yang menuntut kerja cepat dan responsif.
Sejumlah posisi strategis dilantik secara bersamaan, di antaranya Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pariwisata, serta Kepala Dinas Sosial. Momentum pelantikan ini dimanfaatkan Mas Dhito—sapaan akrab Bupati Kediri—untuk menegaskan standar kinerja yang harus dipenuhi seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pesannya jelas, jangan pernah merasa berada di zona nyaman. Mutasi bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan organisasi,” tegasnya.
Arahan pertama disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Subur Widono. Mas Dhito menekankan pentingnya pembenahan data penerima bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahan antardesil. Menurutnya, ketepatan sasaran bantuan menjadi kunci terwujudnya keadilan sosial. Selain itu, ia juga meminta Dinsos meningkatkan kecepatan respons dalam menangani kondisi darurat, seperti lansia terlantar maupun warga yang membutuhkan penanganan segera.
Penekanan serupa diberikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Mustika Prayitno Adi. Mas Dhito menilai sektor pariwisata memikul dua tanggung jawab besar, yakni pengembangan destinasi sekaligus peningkatan pendapatan daerah. Sejumlah pekerjaan rumah diminta segera diselesaikan, mulai dari wisata Gunung Gelut, pembenahan wisata Tubulan, hingga penyelesaian pembangunan museum. Ia juga menyoroti kebocoran retribusi yang dinilai masih tinggi dan berpotensi menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di bidang kepegawaian, Kepala BKPSDM Rendy Agatha Sakaira diminta menyiapkan arah pengelolaan sumber daya manusia yang lebih terukur. Mas Dhito menekankan pentingnya penyusunan roadmap jenjang karier, penyelesaian manajemen talenta, serta uji kompetensi bagi seluruh pegawai. Dengan capaian uji kompetensi yang telah mencapai 90 persen, sisa pekerjaan diminta segera dituntaskan agar regenerasi berjalan optimal dan tidak terjadi stagnasi.
Sementara itu, kepada Kepala Dinas Perhubungan Nizam Subakti, Mas Dhito menyoroti persoalan retribusi parkir yang dinilai masih membutuhkan ketegasan di lapangan. Optimalisasi sektor ini dianggap penting agar potensi pendapatan daerah dapat terserap maksimal tanpa kebocoran.
Menutup arahannya, Mas Dhito memberikan perhatian khusus kepada Kepala Inspektorat Wirawan. Ia meminta peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tidak hanya berhenti pada capaian angka, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Inspektorat diminta siap menghadapi berbagai konsekuensi, termasuk risiko tidak disukai pihak tertentu.
Selain itu, Mas Dhito mengungkapkan masih adanya sejumlah jabatan pimpinan yang kosong. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan gejolak internal. Oleh karena itu, usai pelantikan Kepala BKPSDM yang baru, ia berencana segera menggelar rapat untuk mempercepat pengisian jabatan, baik melalui penunjukan pelaksana tugas maupun pejabat definitif.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Kediri Rendy Agatha Sakaira menyatakan kesiapan jajarannya untuk segera bekerja dan menindaklanjuti instruksi Bupati.
“Terkait pengisian jabatan pimpinan yang masih kosong, sesuai arahan Mas Bupati, prosesnya akan segera kami laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Pelantikan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menuntut kinerja nyata dari para pejabatnya. Jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
