KEDIRI — Pemerintah Kota Kediri kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Pada tahun 2025, Kota Kediri berhasil menempati peringkat kedua daerah berkinerja terbaik dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting dari total 197 kabupaten/kota se-Indonesia. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Prestasi ini disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) yang digelar pada Kamis (5/2) di salah satu hotel di Kota Kediri.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah.
“Pada tahun 2025, Kota Kediri berada di peringkat dua nasional. Harapannya, jika belum mampu meraih peringkat satu, setidaknya kami bisa mempertahankan posisi ini. Persaingan antar daerah sangat dinamis karena semua terus bergerak,” ujarnya.
Ferry mengungkapkan, kondisi stunting di Kota Kediri menunjukkan tren yang terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2025, prevalensi stunting tercatat sebesar 4,6 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,9 persen. Penurunan ini menjadi indikator keberhasilan kolaborasi lintas sektor yang dijalankan secara konsisten.
Ia juga berharap kegiatan bimtek dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain menghadirkan narasumber dari tingkat provinsi, forum ini diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan aksi konvergensi penurunan stunting.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap tidak ada kendala dalam pelaksanaan maupun pelaporan, khususnya dalam pengisian Aksi Bangda,” kata Ferry.
Ferry menutup pernyataannya dengan mengapresiasi kehadiran seluruh peserta dan berharap bimtek dapat diikuti dengan baik agar proses perencanaan dan pelaporan berjalan lancar.
Pada kesempatan yang sama, narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, Bagus Budi Setya Afantri, memaparkan secara rinci tahapan dan persiapan pengisian Aksi Bangda. Ia menekankan pentingnya penetapan petugas data yang terdiri atas operator, verifikator, dan approval.
“Operator bertugas menghimpun serta menginput data pelaksanaan aksi konvergensi ke dalam aplikasi Aksi Bangda. Verifikator melakukan pemeriksaan dan verifikasi data, sedangkan approval memberikan persetujuan akhir atas data yang telah diverifikasi,” jelasnya.
Selain itu, Bagus menjelaskan bahwa analisis situasi di tingkat kecamatan mencakup empat komponen utama, yakni data sasaran, data dukung, data layanan, serta identifikasi kendala yang seluruhnya harus diinput ke dalam sistem.
Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap tahapan tersebut, diharapkan pelaksanaan Aksi Bangda di Kota Kediri dapat berjalan optimal dan semakin memperkuat upaya penurunan stunting secara berkelanjutan.
Bagikan Berita :
