KEDIRI – Penyusutan ruang fiskal akibat turunnya transfer dari pemerintah pusat menjadikan Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri pada Senin (17/11) sebagai momentum krusial untuk menentukan arah kebijakan keuangan tahun 2026. Dalam rapat itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memaparkan Nota Keuangan yang menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan dasar di tengah keharusan melakukan efisiensi.
Vinanda menjelaskan bahwa Nota Keuangan disusun berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD pada 13 Oktober 2025 dan berpedoman pada RKPD 2026. Melalui tema pembangunan “Penguatan daya saing ekonomi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas menuju Kota Kediri Mapan,” pemerintah menetapkan delapan prioritas pembangunan, mulai dari pemerataan wilayah, peningkatan investasi, hingga penguatan karakter kebangsaan. Fokus ini dipertahankan untuk menjaga kesinambungan pembangunan meskipun kondisi fiskal sedang ketat.
Tantangan terbesar terlihat pada penurunan signifikan alokasi transfer pusat yang tertuang dalam surat Ditjen Anggaran Kemenkeu. Untuk tahun 2026, Kota Kediri dipastikan mengalami pengurangan sebesar Rp178,8 miliar. Kondisi ini tidak hanya mempersempit ruang gerak fiskal, tetapi juga memaksa pemerintah melakukan penyesuaian pada berbagai program, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan sektor pendidikan.
Kendati demikian, Mbak Wali sapaan akrabnya menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan pelayanan publik. Pemerintah memilih menekan belanja operasional—seperti perjalanan dinas dan kebutuhan rutin lainnya—agar anggaran untuk pelayanan dasar tetap optimal.
“Prioritas tetap ada pada pendidikan dan kesehatan. Efisiensi dilakukan pada hal-hal operasional, bukan pada pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Struktur sementara RAPBD 2026 pun disusun dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Pemerintah memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,255 triliun, belanja daerah Rp1,577 triliun, dan pembiayaan daerah mencapai Rp322,4 miliar. Jika ke depan terdapat tambahan dana transfer pusat atau bantuan provinsi, pemerintah akan menyesuaikan kembali perhitungan pendapatan dan belanja sesuai ketentuan.
Sementara itu, DPRD Kota Kediri menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak. Ketua DPRD Kota Kediri, Dra. Firdaus, menegaskan bahwa pembahasan RAPBD akan difokuskan pada perlindungan layanan dasar serta keberlanjutan program prioritas. Hal ini penting agar dampak penurunan transfer pusat tidak langsung dirasakan masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan anggaran mampu menjawab tiga kebutuhan utama warga: kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup,” ujar Kak Ido sapaan akrabnya.
Rapat paripurna ini menjadi awal dari proses panjang penetapan APBD 2026. Dengan ruang fiskal yang menyempit, pemerintah dan DPRD dituntut lebih tajam dalam menentukan prioritas agar program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik.
