KEDIRI – Suasana berbeda tampak ketika anggota DPRD Kota Kediri, Ricky Dio Febrian, menyambangi kediaman Ketua LPMK Kaliombo, Tri Widodo atau akrab disapa Widodo Hunter, pada Selasa (02/12). Tak seperti gaya lugasnya saat berada di gedung dewan, Dio tampil lebih santun. Ia datang khusus untuk menyampaikan permintaan maaf atas tidak terlaksananya kegiatan pokok pikiran (pokir) yang bersumber dari dana hibah.
Di sela pertemuan tersebut, Dio mengungkapkan adanya ketegangan antara legislatif dan eksekutif Kota Kediri. Menurutnya, komunikasi yang kurang harmonis berdampak pada tidak berpihaknya serapan APBD terhadap aspirasi para wakil rakyat.
“Saat ini hubungan legislatif dan eksekutif memang kurang harmonis. Mulai pembahasan serapan anggaran, PAK hingga APBD 2026 terasa tidak berpihak pada DPRD. Padahal kami berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari,” jelasnya.
Alasan Permintaan Maaf
Ketika ditanya alasan dirinya datang langsung ke rumah Widodo Hunter, Anggota Fraksi PAN menyebut bahwa tokoh Kaliombo tersebut sudah seperti orang tuanya sendiri. Karena itulah ia merasa bertanggung jawab menjelaskan dan meminta maaf.
“Saya sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui hibah pokir yang disalurkan lewat pokmas, tapi sampai sekarang Bu Wali belum menandatangani. Tadi siang saya tanyakan juga ke Pak Sekda, jawabannya sama. Karena itu saya sedih dan merasa harus bersikap kesatria meminta maaf kepada warga Kaliombo, Kampung Dalem, Pakelan, dan lainnya,” ungkapnya.
Anggota Komisi C ini menambahkan bahwa hibah pokir murni untuk kepentingan masyarakat, seperti rencana kegiatan jalan sehat, pengajian, hingga pemasangan Wi-Fi dan TV besar untuk warga.
“Semuanya sudah masuk SIPD dan ada di dinas masing-masing. Tapi tanpa tanda tangan wali kota, program itu tetap tidak bisa berjalan meski sudah jadi Perda,” jelasnya.
Hibah Terancam Hangus
Jika hingga akhir tahun anggaran hibah tidak juga cair, maka dana tersebut dipastikan hangus sesuai ketentuan Perda. Dio berharap masyarakat dapat memahami bahwa masih ada wakil rakyat yang tetap memperjuangkan aspirasi mereka.
Sementara itu, Widodo Hunter mengaku kecewa setelah menerima penjelasan dari Dio. Sebagai tokoh masyarakat, ia merasa ikut menanggung beban moral di hadapan para relawan dan warga.
“Saya kecewa karena banyak yang sudah berharap. Ada yang menunggu bantuan TV, alat bantu, sampai kegiatan UMKM. Mereka semua menunggu, dan kabar ini tentu menyedihkan,” ujarnya.
Widodo menegaskan bahwa jika wali kota menandatangani anggaran tersebut, itu merupakan langkah pro rakyat.
“Harapannya Bu Wali mau menandatangani. Kalau tidak, ini bisa jadi bom waktu untuk ke depannya,” tegasnya.
Sekda Enggan Memberi Penjelasan
Saat dikonfirmasi terkait mandeknya pencairan dana pokir, Plt. Sekda Kota Kediri HM Ferry Djatmiko memilih tidak memberi penjelasan. Ia hanya meminta agar pertanyaan dialihkan ke Kabag Prokopim.
“Monggo konfirm ke Kabag Prokopim,” balasnya singkat melalui pesan.
Bagikan Berita :
