foto : Sigit Cahya Setyawan

Dunia Pendidikan Sakit? Relawan Kesehatan Indonesia Desak Iuran Sekolah Bersifat Sukarela

Bagikan Berita :

KEDIRI – Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) Rekan Indonesia Jawa Timur menggelar aksi damai di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Provinsi Jawa Timur wilayah Kediri. Aksi ini bertujuan menuntut terbitnya surat edaran resmi yang menegaskan bahwa uang komite dan iuran sekolah bersifat sukarela, bukan kewajiban.

Ketua KPW Rekan Indonesia Jatim, Bagus Romadon, menjelaskan bahwa aksi ini akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai 11 hingga 31 Agustus 2025. Ia juga menyebutkan bahwa pada pertengahan bulan, massa akan bergerak ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi di Surabaya untuk meningkatkan tekanan.

“Kami ingin ada pernyataan resmi dari sekolah dan Cabdin bahwa iuran sekolah bukan kewajiban. Jangan sampai siswa yang tidak mampu justru dipermalukan, ijazah ditahan, atau kartu ujian mereka tidak diberikan hanya karena belum bayar iuran,” ujar Bagus pada Senin kemarin

Meskipun dalam aturan disebutkan iuran bersifat sukarela, fakta di lapangan justru berkata lain. Banyak siswa mengeluhkan penahanan ijazah atau kartu ujian karena belum mampu melunasi iuran tersebut.

“Ini terjadi di hampir semua SMA di wilayah Kediri, baik di kota maupun kabupaten. Kami sudah menerima sekitar 300 laporan melalui tautan pengaduan online yang kami siapkan,” tambahnya.

Bagus juga menyoroti bahwa ketidakadilan ini bahkan dialami oleh siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mereka tetap diminta membayar iuran komite sebesar Rp130.000 per bulan.

Sebagai bentuk protes simbolis, KPW Rekan Indonesia Jatim akan mendirikan tenda di depan kantor Cabdin. Selain itu, mereka juga sedang menyiapkan berkas laporan untuk dilayangkan ke Kejaksaan dan Polres Kediri Kota.

“Aksi ini murni demi memperjuangkan hak atas pendidikan yang adil dan bebas pungutan wajib. Kalau memang benar iurannya sukarela, seharusnya tidak ada unsur paksaan atau tekanan,” tegas Bagus.

Sementara itu, hingga saat ini pihak Cabdin belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Ketika dicari di ruangannya, baik Kepala Cabdin Adi Prayitno maupun Kasi SMA/SMK Sidik Purnomo sedang berada di luar kota menurut keterangan staf.

jurnalis : Sigit Cahya Setyawan
Bagikan Berita :