KEDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Kediri terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, di ruang Tegowangi, Selasa (7/10).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ketut Gutomo, Bupati Kediri kembali berhalangan hadir dan dihadiri Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam forum ini, seluruh fraksi menyampaikan beragam masukan dan sorotan terhadap arah kebijakan anggaran daerah yang mencapai total Rp3,36 triliun.
Fraksi Golkar Tekankan Transparansi dan Efektivitas Keuangan
Melalui juru bicaranya, Ir. Wiyono, Fraksi Partai Golkar menegaskan perlunya peningkatan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang matang dan adaptif terhadap dinamika zaman,” ujar Wiyono.
Golkar mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp898,76 miliar dari total pendapatan Rp3,12 triliun, di mana pajak daerah masih menjadi penopang utama. Fraksi ini meminta agar manajemen PAD diperkuat, tidak hanya bergantung pada pajak semata.
Golkar juga menyoroti belanja operasional yang sebagian besar terserap untuk gaji ASN, serta mendorong peningkatan kinerja aparatur, program beasiswa bagi pelajar kurang mampu, dan percepatan layanan administrasi kependudukan di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan pertanian dinilai penting demi memperkuat ketahanan pangan.
Fraksi PAN Dorong Fokus Anggaran untuk Masyarakat
Juru bicara M. Yusuf Aziz, S.P dari Fraksi PAN menyoroti penurunan kekuatan APBD 2026 menjadi Rp3,36 triliun.
“Belanja daerah harus diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
PAN juga meminta revitalisasi pasar tradisional yang mulai sepi, serta peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik. Selain itu, fraksi ini menyoroti masalah pernikahan dini dan stunting yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Fraksi PAN juga mendorong peningkatan layanan BPJS Kesehatan dan pelaksanaan job fair lebih dari sekali setahun agar membuka lebih banyak peluang kerja bagi warga Kediri.
Fraksi NasDem: Pembangunan Harus Berbasis Data dan Empati
Lewat juru bicaranya Sulistyo Budi, S.IP, Fraksi NasDem menyinggung insiden kebakaran kantor pemerintahan yang menimbulkan kerugian hingga Rp160 miliar.
“Kejadian itu menjadi pelajaran penting bahwa komunikasi publik harus lebih terbuka dan responsif,” ujarnya.
NasDem menilai kebijakan pembangunan tidak boleh sebatas proyek fisik, melainkan berbasis data, partisipatif, dan empatik. Fraksi ini juga menyoroti reforma agraria di Puncu dan Ngancar, serta pencemaran air sumur di Plosoklaten.
Dari sisi fiskal, NasDem mempertanyakan penurunan belanja modal menjadi Rp216,17 miliar, yang dinilai berpotensi menekan laju pembangunan.
Fraksi Demokrat Dorong Transparansi dan Penguatan UMKM
Dalam pandangan umum Fraksi Demokrat, Prima Ayu Nugahani, S.A.B menegaskan tiga catatan penting:
-
Meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat.
-
Melakukan evaluasi objektif terhadap target pendapatan tahunan.
-
Mengutamakan belanja daerah untuk UMKM, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar.
Ia menambahkan bahwa transparansi dana publik menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Transparansi harus dijaga agar arah kebijakan fiskal dapat dipahami secara terbuka,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan Ingatkan Manfaat Pembangunan Harus Dirasa Masyarakat
Menurut Yatirah, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, perbedaan pandangan antarfraksi merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.
Fraksi ini menyoroti penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta dominasi dana transfer pusat yang mencapai Rp2,23 triliun atau 67,7 persen dari total pendapatan.
PDI Perjuangan mengingatkan agar kebijakan pembangunan tidak hanya mengejar capaian angka, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan meminimalkan dampak sosial.
Fraksi PKB: Dorong Digitalisasi Pajak dan Penguatan BUMD
Lewat Abdul Hasym, Fraksi PKB menekankan perlunya pengelolaan keuangan yang selektif dan partisipatif.
“PAD memang meningkat, tetapi belum optimal. Retribusi masih rendah, BUMD perlu diperkuat,” jelasnya.
PKB juga menyoroti ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat dan mendorong digitalisasi pajak serta retribusi daerah guna meningkatkan efektivitas pendapatan daerah.
Fraksi Gerindra Tekankan Kemandirian Fiskal dan Inovasi PAD
Sementara itu, Drs. H. Mujiyono dari Fraksi Gerindra menilai digitalisasi pajak dan retribusi daerah harus segera disinkronkan untuk memperluas basis PAD baru.
“Belanja operasi Rp2,53 triliun dan belanja modal Rp216,17 miliar perlu dikelola secara transparan dan berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.
Gerindra juga menegaskan pentingnya membangun kemandirian fiskal agar Kediri tidak terus bergantung pada pembiayaan dari pusat.
Menutup rapat, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyambut positif seluruh masukan dari fraksi.
“Kami optimis PAD bisa terus ditingkatkan tanpa ketergantungan besar pada dana transfer pusat. Pemerintah daerah juga terus membenahi BUMD dan meningkatkan kualitas SDM,” tegasnya.
Rapat paripurna ini diakhiri dengan harapan bahwa seluruh pandangan fraksi dapat menjadi masukan strategis dalam penyusunan APBD 2026 yang lebih transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat.
