KEDIRI – Dua pekan pasca peristiwa kelam perusakan dan pembakaran gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Kediri, Bupati Hanindhito Himawan Pramana kembali menyerukan pesan moral penting bagi jajaran aparatur sipil negara (ASN). Dalam doa bersama memperingati perpindahan kantor sekretariat daerah, Selasa (16/9), ia mengingatkan seluruh ASN agar menjauhi sikap pamer atau flexing yang berlebihan.
“Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Kediri, jangan sampai ada di antara kita yang menimbulkan persoalan di luar sana, baik karena perilaku, moral, maupun sekadar memamerkan gaya hidup mewah,” tegas Mas Dhito.
ASN Cermin Pemerintah
Menurutnya, ASN bukan sekadar pegawai negeri, melainkan wajah pemerintah yang senantiasa diamati masyarakat. Karenanya, sikap rendah hati di dunia nyata maupun media sosial menjadi cerminan integritas. “Hidup sejahtera itu harapan semua orang. Tapi capaian itu tak perlu ditunjukkan secara berlebihan,” ujarnya.
Mas Dhito menegaskan, di tengah dinamika pascainsiden, seluruh perangkat daerah harus tetap fokus menjaga roda pemerintahan, terutama dalam layanan dasar yang menyentuh masyarakat. “Hal-hal strategis dan pelayanan publik harus tetap berjalan tanpa catatan,” pesannya.
Pemulihan Gedung Pasca Tragedi
Sementara itu, terkait rehabilitasi gedung perkantoran yang luluh lantak akibat aksi anarkis akhir Agustus lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum akan turun tangan. Direktorat Jenderal Cipta Karya lewat Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur telah melakukan asesmen menyeluruh terhadap kerusakan Gedung Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, dan Kantor Bupati Kediri.
Meski pembangunan ditangani pusat, Bupati mengingatkan dinas-dinas terkait di Kabupaten Kediri, khususnya PUPR dan Perkim, agar tetap mengawal proses rekonstruksi. “Walaupun proyek itu dari kementerian, bukan berarti kita hanya berdiam diri,” tandasnya.
Pesan Moral di Balik Luka
Seruan Mas Dhito bukan hanya sekadar imbauan etika, melainkan refleksi dari peristiwa yang sempat mengguncang roda pemerintahan daerah. Di tengah upaya pemulihan fisik bangunan, ia menekankan perlunya pemulihan moral aparatur negara agar tetap berpijak pada integritas, sederhana dalam hidup, dan teguh melayani masyarakat.
Bagikan Berita :
