KEDIRI — Di ruang rapat BKPSDM Kota Kediri, Selasa (25/11), udara politik menghangat. Satu per satu fraksi DPRD menyuarakan kegelisahan mereka atas Rancangan APBD 2026. Kritik mengalir deras, tajam, namun penuh harap agar setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh denyut kehidupan masyarakat.
Fraksi PAN, melalui Dinayana Kristian, S.E., mengingatkan pentingnya menyelaraskan setiap program daerah dengan agenda besar ketahanan pangan nasional. Ia mempertanyakan besarnya belanja barang dan jasa yang dinilai belum sepenuhnya mengurai persoalan kesejahteraan. PAN menuntut penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, penutupan celah kebocoran PAD, serta percepatan pembentukan regulasi yang sering kali tertunda.
Dari Fraksi Golkar, Imam Whidan Zarkasyi, S.T., M.M., hadir membawa penekanan berbeda. Ia mendorong pemerintah mengurangi kegiatan seremonial dan memastikan hak ASN, termasuk TPP bagi PPPK. Golkar menyinggung ketidaksinkronan antara RKPD, KUA–PPAS, dan draf APBD 2026, serta menyesalkan lambatnya penyampaian dokumen perencanaan dari OPD. Minimnya pelibatan DPRD juga menjadi sorotan yang sulit diabaikan.
Nada kritis tak berhenti di situ. Dody Yustiawan dari Fraksi NasDem menyebut rendahnya serapan anggaran semester I sebagai cermin belum optimalnya kinerja pemerintah. Banyak OPD, katanya, seolah terpasung menunggu arahan dan regulasi yang datang terlambat. NasDem ikut meminta evaluasi mendalam terhadap rencana pembangunan gedung parkir dan kuliner, pengelolaan tanah makam, perbaikan BUMD, serta penguatan program untuk merespons gelombang PHK dan menurunnya daya beli masyarakat.
Fraksi Gerindra, melalui Arif Junaidi, menyoroti progres pembangunan RSUD Gambiran, tindak lanjut putusan MA terkait sengketa alun-alun, hingga penataan kawasan Jalan Stasiun dan Jalan Doho. Gerindra menegaskan pentingnya penyelarasan pembangunan dengan RPJMN, legalitas dana hibah kecamatan, ketepatan distribusi seragam sekolah, ketahanan pangan, merit system ASN, performa Perumda, dan strategi diversifikasi sumber daya air.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan lewat Sujoko Adi Purwanto menempatkan APBD sebagai alat penting peningkat kesejahteraan rakyat. PDIP meminta penjelasan menyangkut kompensasi warga terdampak TPA, alokasi beasiswa, kenaikan insentif kader kelurahan, penataan ASN, pengelolaan ruang terbuka hijau, arah kebijakan BUMD/BLUD, efisiensi belanja, lonjakan SILPA, serta dampak ketatnya pengawasan yudikatif terhadap fleksibilitas anggaran.
Berbeda dari fraksi lain, Fraksi PKB melalui KH. O’ing Abdul Muid memilih tidak membacakan pandangan umum dan menyerahkannya langsung pada pimpinan.
Menjawab seluruh sorotan tersebut, Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menegaskan arah kebijakan pemerintah yang berfokus pada stabilitas sosial-ekonomi dan efisiensi fiskal. Ia memastikan ketahanan pangan dijaga melalui kolaborasi lintas instansi, operasi pasar, serta perluasan urban farming. Penguatan perlindungan sosial — mulai dari beasiswa, layanan kesehatan, pelatihan kerja, hingga dukungan modal UMKM — juga menjadi prioritas.
Efisiensi anggaran, katanya, dilakukan sesuai RPJMD 2025–2029 dengan memangkas program yang minim dampak. Pemerintah berjanji memperkuat PAD melalui regulasi yang diperbarui, digitalisasi, pengawasan wajib pajak, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum. Penyusunan regulasi lintas OPD dipercepat tanpa mengorbankan akuntabilitas.
Penyesuaian anggaran juga dilakukan akibat perubahan kebijakan TKD 2026. Sementara itu, investasi diperkuat lewat penyusunan IPRO, revisi RUPM, dan pemberian insentif. Di sisi lain, mitigasi bencana ditingkatkan lewat pelatihan teknis dan penguatan sarpras.
Sejumlah proyek, seperti gedung parkir dan kuliner, diputuskan ditunda. Anggarannya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak: pemeliharaan infrastruktur, dokumen lingkungan, serta pembaruan DED RTH. Pemerintah memastikan kelanjutan penanganan TPA Pojok, kesiapan beasiswa 2026 untuk semua jenjang, serta peningkatan kinerja RSUD Kilisuci. Target pertumbuhan ekonomi tahun depan pun disusun lebih realistis.
Namun, tanggapan itu belum sepenuhnya memuaskan. Ketua DPRD Kota Kediri, Dra. Firdaus, memberi catatan tegas. Ia menilai jawaban Wali Kota masih terlalu umum, belum menyentuh inti pertanyaan fraksi-fraksi.
“Sekilas jawaban yang disampaikan Wali Kota masih klise. Seharusnya jawaban yang diberikan tegas dan jelas, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan teman-teman fraksi,” ujarnya.
Di tengah dinamika politik yang mengalir, satu hal menjadi jelas: perjalanan menuju APBD 2026 yang ideal masih panjang, dan ruang dialog antara dewan dan pemerintah harus tetap terbuka — seterbuka harapan warga Kota Kediri akan masa depan yang lebih baik.
