KEDIRI – Atas pemberhentian ujian perangkat desa pada tanggal 16 Desember mendatang dan meminta seluruh camat agar tidak memberikan rekomendasi pelantikan atas hasil ujian digelar tanggal 9 Desember lalu. Berikut pernyataan resmi disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro.
Menyikapi konferensi pers Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau akrab disapa Mas Bup. Terkait dengan pemberitaan dan pengaduan tentang proses pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa di sebagian besar desa di Kabupaten Kediri, ada beberapa catatan yg bisa kita sampaikan :
- Kita menyambut baik sikap Mas Bup yang sangat responsif terhadap pengaduan masyarakat tentang kinerja kepanitian pengisian jabatan perangkat desa dan pihak ketiga selaku penguji
- Kebijakan Mas Bup untuk menghentikan sementara proses pengisian jabatan perangkat desa, justru menjadi momen / kesempatan yang baik bagi kepala desa / pemerintahan desa untuk meninjau ulang kinerja kepanitiaan di masing-masing desa agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pengisian jabatan perangkat desa
- Kebijakan Mas Bup seharusnya juga menjadi koreksi terhadap OPD terkait yang membidangi pembinaan terhadap pemerintahan desa khususnya dalam proses pengisian jabatan perangkat desa
- Terjadinya polemik dan pemberitaan serta pengaduan tentang dugaan pelanggaran terhadap azas keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Dampak dari semua kondisi ini seharusnya dapat kita minimalisasi jikalau OPD yang menjadi leading sector dapat melakukan pembinaan secara optimal, bahkan sebelum proses pengisian jabatan perangkat desa disosialisasikan, semua perangkat aturan dan sistem kerja dapat dipersiapkan lebih matang lagi.
- Kondisi ini sangat mengejutkan kita semua, dan seharusnya ada hikmah yg dapat kita petik bersama.
