KEDIRI — Evaluasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Kediri dilakukan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan diawali dari rapat bersama di Kantor Inspektorat Kota Kediri, Jumat (13/2).
Agenda ini tidak hanya menelaah progres fisik proyek, tetapi juga memastikan seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan. Rapat kemudian dilanjutkan pemeriksaan lapangan ke lokasi pembangunan berada di wilayah Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto.
Pihak BPK enggan dikonfirmasi usai rapat tertutup dan meninjau lokasi. Selanjutnya menunjuk pihak Dinas Sosial Kota Kediri. Melalui Kabid Sosial, Widyapurna Nur Huda, didapat penjelasan.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat dari BPKB ditujukan ke Pemerintah Kota Kediri. Melalui forum ini, tim melakukan pendalaman informasi sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di daerah.
“Arahan yang diberikan pada prinsipnya agar seluruh proses dan tahapan dilalui dengan baik, serta terus berkoordinasi dengan OPD terkait,” ujarnya.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa pembahasan tahun 2025 tidak menjadi porsi utama dalam evaluasi. Hal ini karena Kota Kediri belum memiliki sekolah rintisan, sehingga perhatian lebih diarahkan pada kesiapan pembangunan tahun 2026 yang saat ini sudah berjalan.
Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh PPS Satker Provinsi Jawa Timur sebagai perwakilan Kementerian PUPR, dengan penyelenggara proyek dari PT Nindya Karya. Hingga rapat berlangsung, progres fisik di lapangan dilaporkan telah mencapai sekitar 10 persen.
“Untuk target penyelesaian, dari pihak kontraktor menyampaikan ditargetkan pertengahan Agustus. Namun karena tahun ajaran baru dimulai bulan Juli, diharapkan bisa dipercepat agar Juli sudah selesai jika memungkinkan,” imbuhnya.
Seiring progres pembangunan tersebut, dukungan pemerintah daerah juga terus menguat. Pemerintah Kota Kediri disebut memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat sebagai bentuk sinergi agar pelaksanaan pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Di sisi lain, kesiapan peserta didik turut menjadi perhatian. Untuk tahun 2025, siswa masih menempuh pendidikan di Kota Batu dengan jumlah 17 orang. Nantinya, setelah bangunan Sekolah Rakyat di Kota Kediri rampung, seluruh murid direncanakan dipindahkan ke Kediri, termasuk siswa dari daerah lain.
Namun keputusan final, termasuk rekrutmen siswa baru tahun ajaran 2026, hingga kini masih menunggu instruksi serta surat resmi dari Kementerian Sosial karena kewenangannya berada di tingkat pusat.
Sementara itu, kapasitas murid mengacu pada template nasional, dengan 25 siswa per kelas dan tiga rombongan belajar di setiap jenjang, yakni sembilan kelas untuk SMP, sembilan untuk SMA, dan delapan belas untuk SD.
Seluruhnya dirancang dalam konsep Sekolah Rakyat Terpadu, berada dalam satu kawasan lengkap dengan fasilitas asrama di atas lahan sekitar 5,1 hektare. Di tengah pembangunan yang terus berjalan, sejumlah kendala teknis juga muncul, terutama terkait cuaca.
“Kendala pembangunan saat ini salah satunya faktor cuaca karena musim hujan dan terkait keluhan debu dari warga, pihak kontraktor sudah berupaya melakukan pembersihan rutin setiap hari,” jelasnya.
Meski demikian, pelaksanaan proyek tetap diupayakan kondusif. Selain mengintensifkan pembersihan area, kontraktor juga merekrut sebagian tenaga kerja dari warga sekitar. Keterlibatan masyarakat ini tidak hanya membantu percepatan pekerjaan, tetapi juga mendukung penanganan dampak lingkungan selama proses pembangunan berlangsung.
