KEDIRI – Di tengah semangat membangun kota yang ramah dan penuh kasih bagi generasi penerus, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri menggelar evaluasi Kota Layak Anak (KLA) di salah satu hotel di Kota Kediri, Selasa (11/11).
Langkah ini menjadi bagian dari perjalanan panjang Kediri untuk naik ke jenjang lebih tinggi dalam penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.
Selama enam tahun berturut-turut, Kota Kediri telah menyandang predikat Kota Layak Anak kategori Madya—sebuah capaian yang membanggakan, namun pemerintah kota belum berpuas diri. Tahun ini, asa baru tumbuh: menembus level Nindya, bahkan Utama.
Menata Ulang Jejak, Menguatkan Bukti Cinta untuk Anak
Kepala DP3AP2KB, dr. Muhammad Fajri, melalui Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, Zaki Zamani, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi ajang refleksi—mengukur sejauh mana langkah kota ini telah berpihak pada anak-anaknya.
“Kota Kediri sebenarnya sudah layak anak. Hanya saja, bagaimana cara kita membuktikannya secara administratif masih perlu disempurnakan. Kadang dokumentasi dan narasi belum relevan, sehingga nilai yang keluar belum maksimal,” ujar Zaki.
Dari enam klaster penilaian KLA, klaster 2, yakni tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, menjadi sorotan utama. Bukan karena programnya tak berjalan, melainkan karena bukti pelaksanaannya belum tergambar dengan kuat dalam laporan yang dikirim ke kementerian.
“Semua kebijakan sebenarnya sudah ada dan berjalan. Namun ketika dinilai, yang dilihat bukan hanya pelaksanaan, tapi juga jejak tertulisnya—laporan, foto, notulen—itulah yang sering kali tertinggal,” tambah Zaki.
Menguatkan Sinergi, Menyusun Langkah Menuju Nindya
Dalam forum yang hangat dan reflektif itu, Nanang Abdul Chanan, fasilitator nasional Kota Layak Anak, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen kuat Pemerintah Kota Kediri.
Menurutnya, Kediri memiliki pondasi kokoh untuk melangkah lebih jauh.
“Dari evaluasi mandiri, nilai capaian Kediri sebenarnya mencapai 934,20—sudah di atas ambang batas Nindya, bahkan mendekati Utama. Namun hasil verifikasi administrasi menunjukkan angka 696,99. Ada jurang antara semangat di lapangan dan bukti di atas kertas,” jelas Nanang.
Jurang itu, lanjutnya, bukan karena kurangnya niat, melainkan karena beberapa regulasi dan peraturan daerah sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan nasional. Beberapa perda dan kelembagaan, katanya, perlu diamandemen agar tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pusat.
Selain perbaikan regulasi, penguatan dokumentasi juga menjadi kunci—mulai dari laporan kegiatan, notulen rapat, hingga dokumentasi visual lapangan yang bisa menjadi saksi konkret atas berbagai upaya perlindungan anak yang telah dilakukan.
Kegiatan evaluasi ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan ikrar bersama. Ia menjadi panggilan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih solid dalam menyusun data, memperkuat dokumen, dan menghidupkan program nyata yang menyentuh langsung kehidupan anak-anak di Kota Kediri.
Zaki menegaskan, bahwa perjuangan menuju KLA bukanlah sekadar soal penghargaan, melainkan tentang warisan moral untuk generasi mendatang.
“Target kita bukan hanya mempertahankan, tapi naik level. Karena kota yang layak anak bukan sekadar predikat, melainkan komitmen berkelanjutan agar anak-anak tumbuh bahagia di kota mereka sendiri,” pungkasnya.
