KEDIRI|dumas – Kerja keras telah ditunjukkan selama ini oleh Pemerintah Desa Dukuh Kecamatan Ngadiwulih, Mohammad Junaedi Setyawan saat dikonfirmasi pada Selasa (05/04) usai menemui kunjungan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kediri. Bahwa seiring dengan munculnya Klaster Rokok berasal dari karyawan PT. Mustika Kabupaten Tulungagung, dirinya dibantu tim gugus tugas desa dan para relawan telah berusaha melakukan langkah penetrasi.
Dalam kunjungan para wakil rakyat ini, ditanyakan terkait penangganan terhadap pasien berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) dari Klaster Rokok. Selain itu, Iwan sapaan akrab Kades Dukuh, menyampaikan bahwa selama ini mengalami keterbatasan anggaran. “ADD kami belum cair, SPJ-nya masih 90% akhirnya diminta melengkapi,” ungkap kades yang baru menjabat tahun lalu. Didapat keterangan, bahwa SPJ tersebut terganjal pejabat kades sebelumnya yang tidak segera menyelesaikan laporan penggunaan keuangan dana desa.
Iwan pun juga telah melakokan isolasi mandiri terhadap 9 rumah di desanya, setelah mendapatkan informasi terkait warganya berstatus OTG. “Bahwa tidak ada pengusiran terhadap warga kami, bila mengacu isolasi mandiri berarti harus terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Apakah bisa jika tetap di dalam rumah kemudian memiliki kamar mandiri sendiri, peralatan makan sendiri atau kebutuhan lain agar tidak bersentuhan langsung,” ungkapnya.
Kades Dukuh pun mengaku telah diundang dalam pertemuan dengan tim Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri bertempat di Kantor Kecamatan Ngadiluwih. “Kami mendapat pertanyaan kenapa tidak dibawa ke rumah singgah di Grogol? Padahal informasi yang kami dapat rumah singgah tersebut belum siap ditempati. Bila memang tempatnya siap, kami akan kirim warga kami kesana,” jelasnya.
Menjadikan makin ironis, Iwan mengaku jika dirinya bersama tim gugus tugas desa hanya bermodalkan masker dan jas hujan dalam setiap melakukan kunjungan. “Kami juga tidak tahu apakah ada dana dari pemerintah kabupaten atas penangganan Covid ini? Memang ada bantuan sembako disampaikan tim URC BPBD kepada keluarga terdampak. Namun selain dana desa, apakah tidak ada bantuan anggaran buat desa,” terangnya.
Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto mengaku kaget atas informasi ini dan dirinya mengaku telah melakukan sidak di lokasi Rumah Singgah. “Kami akan sampaikan permasalahan ini kepada Bupati Kediri dan tim gugus tugas agar dilakukan evaluasi serta peningkatan pelayanan,” ucapnya, saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Kabupaten Kediri. (dumas)
