KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meninjau pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu di Gedung Serba Guna Kecamatan Papar, Senin (17/10). Acara digelar Dinas Sosial menghadirkan kepala desa, Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa, serta tenaga IT dan pendamping PKH dari Kecamatan Papar, Gampengrejo dan Purwoasri.
Mas Dhito sapaan akrab Bupati Hanindhito menjelaskan, pengawasan terhadap proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial ini penting dilakukan supaya penyalurannya tepat sasaran. “Kita dari Pemerintah Kabupaten dan Forkopimda melakukan monitoring (pelaksanaan verifikasi) terhadap teman-teman kepala desa,” katanya.
Pihaknya mengaku akan menyiapkan sanksi tegas, jika dalam pelaksanaan verifikasi hingga penyaluran bantuan ditemukan tidak tepat sasaran. “Sanksi ini akan kita rembugkan bersama-sama antara saya bersama Kajari, Kapolres Kediri, Kapolres Kediri Kota dan Dandim 0809,” tegasnya.
Dari data Dinas Sosial, sebanyak 665.593 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dilakukan verifikasi dan validasi hingga 20 Oktober mendatang. Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG).
Berita Terkait
“Data itu dinamis, ada yang meninggal atau bahkan karena Covid-19 yang dulunya mampu sekarang tidak mampu karena kehilangan pekerjaan. Dan (data) inilah yang sedang kita urus untuk diverifikasi,” ungkap Plt Kadinsos, Dyah Saktiana. Dari data hasil verifikasi tersebut, lanjut Dyah, nantinya penentu jenis program bantuan sosial yang didapatkan masyarakat merupakan kewenangan Kementerian Sosial.
Terakhir, pihaknya berharap dengan verifikasi ini nantinya data terpadu kesehahteraan sosial (DTKS) bagi penerima bantuan akan terupdate dan faktual sehingga tepat sasaran. “Mudah-mudahan DTKS ini betul-betul valid dan tepat sasaran,” pungkasnya. Turut memberikan pengarahan, Kajari Kabupaten Kediri, Candra Eka Yustisia, menekankan tranpasaran dalam pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
Editor : Nanang Priyo Basuki
