KEDIRI – Warga Kota Kediri tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Terdampak Proyek Tol Kediri-Tulungagung didampingi LSM Aliansi Masyarakat Mencari Keadilan, Rabu (24/010). Menggelar aksi di depan Balai Kota Kediri. Warga berasal dari 4 Kelurahan yakni Mojoroto, Bujel, Gayam dan Ngampel mempertanyakan uang ganti rugi dianggap tidak layak dan adil sesuai janji.
Secara bergantian, warga melakukan orasi terkait ganti rugi yang kini tengah terjadi. Seperti disampaikan Tohari, warga Kelurahan Bujel. Dalam orasi mempertanyakan Jalan Inspeksi Sungai Brantas yang merupakan gang buntu, dihargai 5,6 per- meter.
Tapi jutsru jalan raya yang strategis dan setiap hari dilewati angkutan umum seperti bis dan truk, yakni di Jalan Suparjan Mangun Wijaya, cuma dihargai 5,2 juta per-meter. Hal senada juga diungkapkan Nur, warga Kelurahan Mojoroto.
“Dulu Pak Abu (Wali Kota Kediri, red) bilang kepada kami, bahwa kami calon milyader. Kenyataannya ganti rugi tidak sesuai. Janjinya diganti 2 kali atau 3 kali lipat. Katanya jangan sampai jual ke mafia tanah tapi ternyata mafia tanahnya Pemkot,” ungkapnya dalam orasi.
Setelah orasi, perwakilan warga diundang audiensi dengan perwakilan pihak Pemerintah Kota Kediri dan perwakilan BPN Kota Kediri. Sekitar 1 jam lamanya, akhirnya perwakilan keluar dari ruang audiensi.
“Kita menuntut transparansi nilai. Kalau 2 kali lipat ya 2 kali lipat semua. Tidak ada keadilan seperti di UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Ini kita masih tanah saja, belum bangunannya. Tanah saja bermasalah apalagi bahas bangunan,” ungkap Tohari, pasca audiensi.
Tohari menyebut perwakilan Pemerintah Kota sudah memahami apa yang dimaksudkan. Pihaknya akan menunggu kelanjutan informasi lebih lanjut seminggu kemudian.
Sementara itu BPN melalui Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Kota Kediri, Tutur Pamuji belum bisa dikonfirmasi. Didapat informasi, jika dia sedang melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait pasca unjuk rasa warga.
Jurnalis : Sigit Cahya Setyawan Editor : Nanang Priyo Basuki