KEDIRI – Imbas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Stasiun Kediri, dilakukan PT. Kereta Api Indonesia (KAI), pada 28 Agustus 2024. Paguyuban Bosta Kediri menggelar aksi unjuk rasa pada Senin siang. Para pedagang, tukang becak dan ojek selama ini mencari nafkah di kawaan tersebut, menggelar aksi pertama di Stasiun Kediri dilanjutkan ke Balai Kota dan berakhir di Gedung DPRD Kota Kediri.
Ketua Paguyuban Bosta, Nowo Doso, menjelaskan, bahwa mereka menuntut agar PT. KAI agar memberikan dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan), kepada masyarakat sekitar stasiun yang selama ini belum diterima. Mereka juga mendesak, digelarnya pertemuan dimediasi anggota dewan, menghadirkan KAI dan pemerintah kota.
“Dalam penataan stasiun, kami berharap tidak ada pihak yang dirugikan. Para penarik becak, ojek, dan pedagang mengharapkan adanya fasilitas dari PT. KAI atau Pemkot,” ujarnya.
Saat menggelar aksi di balai kota, perwakilan massa ditemui Kepala Bappeda, Chevy Ning Suyudi. Ia menyampaikan bahwa Pemkot sedang menyusun MOU dengan KAI dan telah membuat rencana desain sesuai aspirasi masyarakat.
“Warga mendukung penataan ini, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Kami akan menjadwalkan pertemuan dengan KAI, dan akan berusaha melaksanakannya minggu ini, karena semakin cepat, semakin baik,” terangnya.
Tidak puas mendapatkan penjelasan dari pihak pemerintah kota, puluhan massa kemudian mendatang gedung dewan. Mereka diterima Ketua DPRD Sementara, Dra. Firdaus. Dalam pertemuan tersebut, politisi PAN menegaskan, bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menekan KAI. Namun dirinya siap hadir sebagai pengawas jika ada pertemuan yang diadakan oleh pemerintah kota.
“Kami insyaallah akan hadir jika diundang Pemkot, dan akan mengawasi jalannya pertemuan tersebut,” ungkapnya.
Pernyataan Koalisi Partai Perubahan Kota Kediri
Massa sebenarnya sudah pulang, kemudian Wakil Ketua DPRD Sementara, Sudjono Teguh Widjaja mendengar ada aksi di gedung dewan. Dia pun segera meminta perwakilan massa untuk mendatangi ruang kerjanya.
Didampingi sejumlah anggota dewan dari perwakilan partai Hanura, PKB, PDI Perjuangan dan PKS. Nowo selaku ketua paguyuban didengarkan aduan dan permintaannya. Terlihat Sudjono, yang kini mendapat jabatan sebagai Ketua Koalisi Partai Perubahan Kota Kediri, langsung bergegas menghubungi Kepala Bappeda untuk meminta penjelasan.
“Ini tidak bisa dibiarkan, saudara-saudara para pedagang PKL khususnya jangan cuma diberi janji saja. Saya sudah telepon Kepala Bappeda dan kita beri deadline dalam Minggu ini, urusan harus selesai. Mereka harus diberi ruang untuk tetap berdagang. Apakah KAI punya bukti jika itu lahan milik mereka?,” terang Sudjono
Sejumlah anggota dewan lainnya, bahkan siap mendampingi jika memang pihak paguyuban ingin menempuh jalur hukum.
“Dulu pertemuan awal bagaimana? Kabarnya sudah ditunjukkan gambar dan pedagang setempat diberi tempat berjualan? Bila memang lahan tersebut semua milik KAI, suruh nunjukkan bukti kepemilikan,” tegas Bambang Giantoro, anggota DPRD yang juga Ketua DPC Partai Hanura.
Sementara itu terkait permasalahan ini, pihak PT. KAI Daop 7 Madiun melalui Deputi VP Irene Margareth Konstantine, dalam siaran persnya menjelaskan. Bahwa penataan stasiun dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pengguna jasa kereta api dan masyarakat sekitar.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengundang semua pihak terkait dalam proses penataan tersebut.
Jurnalis : Sigit Cahya Setyawan Editor : Nanang Priyo Basuki